PT Pertamina Wilayah Kalimantan Barat mencatat ada 52 unit dari 81 unit stasiun pengisian bahan bakar umum di provinsi itu yang siap melayani pembelian bahan bakar minyak jenis pertamax plus. <p style="text-align: justify;">"Kalaupun ada kebijakan untuk kendaraan dinas agar menggunakan BBM non subsidi, insya Allah kami siap untuk itu," kata Sales Area Manajer Pertamina Wilayah Kalbar, Putut Adriatno saat dihubungi di Pontianak, Minggu.<br /><br />Ia mengakui bahwa dari sebaran SPBU yang menjual pertamax plus itu, masih ada daerah yang belum siap.<br /><br />"Sejauh ini, baru Kabupaten Kapuas Hulu yang belum punya SPBU penjual pertamax plus," kata Putut Adriatno.<br /><br />Namun, ia menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk menyiapkan produk dan SPBU jika kebijakan tersebut diterapkan.<br /><br />Sebelumnya, rencana kewajiban penggunaan bahan bakar non subsidi untuk kendaraan dinas di Kalimantan Barat dapat terkendala ketersediaan SPBU yang menyediakan pertamax plus.<br /><br />"Jangan sampai nanti di daerah yang jauh, tidak tersedia SPBU yang menjual pertamax plus," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov Kalbar, M Ridwan di Pontianak, Rabu (4/4).<br /><br />Namun, lanjut dia, Gubernur Kalbar Cornelis akan menyiapkan kebijakan terkait rencana tersebut.<br /><br />"Gubernur sudah memerintahkan agar kepala dinas di sektor pertambangan dan energi untuk mencari rumusan tepat terkait dengan penggunaan BBM ini," kata mnya, Ia melanjutkan, kalau semua SPBU di wilayah Kalbar sudah tersedia penjualan pertamax plus, kebijakan penggunaannya akan didukung.<br /><br />M Ridwan menambahkan, Pemprov Kalbar juga akan menyiapkan aturan mengenai penghematan energi secara menyeluruh seiring penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012.<br /><br />"Tidak hanya untuk BBM, juga listrik maupun penggunaan energi lainnya," kata mantan Sekretaris Inspektorat Wilayah Provinsi Kalbar itu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
