57 Tahun KAA Dan Makna Kemerdekaan

oleh

Penurunan bendera 106 negara Asia Afrika dari tiang-tiang yang mengelilingi Gedung Merdeka, Bandung, menandai berakhirnya 57 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar selama sepekan penuh pada 18-24 April 2012. <p style="text-align: justify;">Peringatan tidak hanya dipusatkan di gedung bersejarah yang menjadi lokasi penyelenggaraan KAA pada 1955 itu, tetapi meluber ke kawasan Cikapundung Timur, Jalan Merdeka, dan Jalan Braga dalam bentuk panggung kesenian dan parade budaya.<br /><br />Peringatan yang melibatkan banyak kalangan dalam beragam kegiatan itu, menurut Ketua Museum KAA Isman Pasha, dimaksudkan untuk menyebarkan semangat KAA yang mengusung prinsip kemerdekaan dan kesetaraan kepada masyarakat luas.<br /><br />Selain itu, diharapkan tumbuh kebanggaan dan kesadaran historis dari warga Bandung sebagai penghuni kota bersejarah yang pernah menggebrak dunia ketika negara-negara Asia Afrika yang sebagian besar masih terjajah menuntut kemerdekaan dan kesetaraan hak dengan kaum kolonial yang saat itu masih mencengkeram kedaulatan mereka sebagai manusia.<br /><br />Banyak harapan disandarkan pada peringatan KAA yang direncanakan diselenggarakan semakin meriah setiap tahun. Di antaranya adalah membangkitkan potensi wisata sejarah di Kota Bandung untuk menarik turis manca negara. Timbul juga wacana untuk menjadikan Bandung sebagai "ibukota" Asia Afrika agar tetap dikenang sebagai lokasi bersejarah yang membangkitkan kesadaran negara-negara Asia Afrika untuk memerdekakan diri dari penjajahan.<br /><br />Namun, tidak semua kegiatan peringatan itu beraroma purbakala yang kenangannya sengaja dibangkitkan lagi dalam aneka pentas setiap tahun.<br /><br />Ada satu hal yang selayaknya dikeluarkan dari tempat penyimpanannya di museum, untuk disimak dan disimak lagi, karena masih terasa relevan dengan kekinian. Yaitu, pidato mantan Presiden Soekarno pada pembukaan KAA 1955.<br /><br /><br /><span style="font-size: medium;"><strong>"Kemerdekaan itu adalah tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab berat terhadap diri sendiri, terhadap dunia, dan terhadap angkatan yang akan lahir. <br /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><br /><strong>Kolonialisme Modern</strong><br /><br />"Kolonialisme belum mati." Itulah jeritan keras Bung Karno di hadapan pemimpin 29 negara Asia Afrika pada 1955. Ia pun memaparkan betapa kolonialisme jangan hanya dimaknai secara fisik, tetapi harus diwaspadai dalam wujudnya yang modern berupa penyanderaan ekonomi dan intelektual.<br /><br />"Janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita berbagai-bagai wilayah Asia dan Afrika mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan material yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat. Ia merupakan musuh yang licin dan tabah, dan menyaru dengan berbagai cara. Tidak gampang ia mau melepaskan mangsanya. Di mana, bilamana, dan bagaimana pun ia muncul, kolonialisme adalah hal jahat yang harus dilenyapkan dari muka bumi."<br /><br />Sebagai bangsa yang pada 1955 baru sepuluh tahun merdeka melalui revolusi fisik yang dibarengi dengan jalur diplomasi, Soekarno pun sudah mewanti-wanti bahwa tidak mudah untuk memaknai arti sebuah kemerdekaan.<br /><br />"Kemerdekaan itu adalah tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab berat terhadap diri sendiri, terhadap dunia, dan terhadap angkatan yang akan lahir. Tetapi kita tidak menyesal karenanya. Kemudian segera kami berhadapan dengan keharusan memberi isi dan arti kepada kemerdekaan kami. Bukan hanya isi dan arti materiil, melainkan isi etika dan moral. Sebab, kemerdekaan tanpa etika dan moral adalah semata-mata imitasi, tiruan yang hampa, daripada apa yang kita cita-citakan."<br /><br />Soekarno pun menegaskan bahwa kemerdekaan seperti halnya perdamaian, sama sekali tidak bisa dibagi-bagi.<br /><br />"Tidak ada hal yang dapat dinamakan setengah merdeka, seperti juga tidak ada hal yang dapat disebut setengah hidup."<br /><br />Demikian melekatnya kemerdekaan dengan kehidupan, menurut Soekarno, karena ia menegaskan bahwa tujuan tertinggi sebagai manusia bermartabat adalah pembebasan dari segala belenggu, yaitu belenggu ketakutan dan kemiskinan, serta pembebasan dari segala ikatan yang bisa menurunkan derajat manusia dari kodratnya sebagai makhluk berdaulat.<br /><br /><br /><br /><strong>Di mana Pejabat Negara?</strong><br /><br />Usai pembacaan pidato Bung Karno oleh Wawan Sofyan yang berdandan dengan setelan jas ala Bung Karno lengkap dengan peci di kepalanya pada salah satu sesi peringatan 57 tahun KAA, seorang saksi sejarah KAA pada 1955, Demin Shen, langsung bertanya lugas, "Tidak ada pejabat yang hadir di sini, ya? Sayang sekali tidak ada pejabat yang mendengar pidato Bung Karno barusan."<br /><br />Menurut Demin yang pada KAA 1955 bertugas sebagai penerjemah dokumen konferensi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Tiongkok itu, seharusnya pejabat negara yang berkuasa sekarang menyimak sungguh-sungguh pidato Bung Karno itu agar mengerti arti penjajahan dan kemerdekaan yang sebenarnya.<br /><br />"Saya kira banyak pejabat negara yang malu kalau mendengar pidato Bung Karno itu. Pejabat yang berkuasa seharusnya berbuat sesuatu untuk rakyat, jangan malah pro partai, pro uang, dan pro jabatan," ujar ahli bedah yang menjadi salah satu direktur pada Rumah Sakit Rajawali, Bandung itu bernada gemas.<br /><br />Kolonial dalam bentuknya yang paling melemahkan dan meniadakan harga diri rakyat terjajah adalah pembodohan. Rakyat terjajah sengaja tidak diberi akses ke pendidikan agar kesadaran mereka tidak terbangun dan bisa terus menerus dieksploitasi oleh sistem kolonial.<br /><br />Menurut Demin, pembodohan seperti itu tetap hadir pada masa kini melalui akses pendidikan yang mahal sehingga hanya bisa dijangkau oleh kaum berada.<br /><br />"Janganlah duduk menjadi pejabat untuk menjajah rakyat sendiri," ujarnya.<br /><br />Itu pendapat Demin yang baru menguak ketimpangan akses rakyat pada pendidikan. Belum terhitung aliran sumber daya alam yang berpindah ke tangan asing. Belum terdata tanah rakyat yang diduduki oleh modal asing. Belum termasuk kesadaran intelektual yang demikian tercengkeram oleh doktrin-doktrin asing.<br /><br />Negara-negara yang pernah mengalami penjajahan, menurut seorang profesor dari Universitas Chicago yang mendalami studi postkolonial bernama Leela Gandhi, memiliki luka atau trauma yang terus ikut serta dalam setiap proses pembentukan jati diri kebangsaan.<br /><br />Negara-negara postkolonial cenderung berusaha lepas dari luka tersebut dengan mengupayakan sebentuk diskontinuitas terhadap masa lalu yang menyakitkan itu. Usaha tersebut justru menyuburkan tumbuhnya amnesia sejarah sehingga masyarakat postkolonial tercerabut dan tidak pernah bisa kembali pada identitasnya semula, yakni identitas sebelum mengalami penjajahan.<br /><br />Sedemikian besar pengaruh penjajahan, kata Leela, sehingga mempengaruhi pola pikir, pola penghayatan hidup, serta pola perilaku masyarakat postkolonial. Pada akhirnya, negara bangsa yang terbentuk pun seolah mengalami krisis identitas atau krisis percaya diri sehingga tidak memiliki pegangan yang jelas.<br /><br />Krisis tersebut kemudian menjelma menjadi relasi ketergantungan sebagai efek lanjutan dari kolonialisme yang bisa ditemui dalam globalisasi masa kini.<br /><br />Jika demikian, di manakah musuh kolonialisme yang diwanti-wanti oleh Soekarno lihai menyamar dengan berbagai cara dan tidak mudah melepaskan mangsanya itu? Benarkah ia wujud asing yang berada di luar bangsa ini? Atau, jangan-jangan telah menelusup dalam-dalam ke benak pikiran manusia Indonesia.<br /><br />Lantas, masihkah Indonesia memilih setengah merdeka yang berarti juga setengah hidup, atau bertanggungjawab pada kemerdekaannya sendiri? <strong>(phs/Ant)</strong></p>