7 Paket Proyek Belum Proses Lelang di ULP Melawi

oleh
oleh

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Melawi, Yusuf Salim mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya sudah melakukan proses pelelangan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sekitar 95 persen sesuai sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). <p style="text-align: justify;">“Hanya tinggal tujuh paket proyek saja yang belum dilelang dan itu tergantung SKPD terkait apakah dilelang atau tidak. Ke tujuh paket proyek tersebut seperti proyek lanskap kantor bupati sebesar Rp 4 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), jembatan gantung Bemban Pangersit Rp 400 juta pada DPU, pengawasan pembangunan gedung sebesar Rp 100 juta, perencanaan air bersih sebesar Rp 100 juta, pelayanan jasa pihak ketiga (DPPKAD) sebesar Rp 185 juta dan Rp 126 juta serta belanja modal pusling perairan sebesar Rp 451.110.000 pada Dinas Kesehatan,” beber Yusuf Salim, belum lama ini.<br /><br />“Yang lanskap kantor Bupati Melawi, kemungkinan besar tidak jadi dilelang atau dibatalkan. Apa alasannya kami juga tidak tahu dan bisa ditanyakan langsung kepada DPU. Terkait proyek rehab rumah jabatan Bupati sebesar Rp 700 juta dan rehab rumah jabatan wakil Bupati sebesar Rp 1,2 miliar, diakuinya memang sudah dilakukan proses lelang namun tidak berkontrak. Hal ini dikarenakan judul proyek yang tidak sesuai dalam nomenklatur  APBD murni. “Kedua proyek ini tidak dikeluarkan kontraknya meskipun sudah dilelang,” terangnya.<br /><br />Bupati Melawi, Panji meminta kepada setiap SKPD yang ada agar dapat menekan angka defisit dengan cara mengefisienkan anggaran. Ia mencontohkan seperti pekerjaan lanskap kantor Bupati yang menelan dana cukup besar pada DPU untuk tidak dikerjakan dahulu, karena sifatnya juga belum terlalu mendesak.<br /><br />“Saya sudah memerintahkan SKPD melakukan pengiritan anggaran, efisiensi serta penundaan beberapa item anggaran yang belum dilaksanakan untuk mengatasi masalah defisit,” ungkap Panji kepada sejumlah wartawan belum lam ini.<br /><br />Sementara itu, Kepala DPU Melawi, Hinduansyah, memaparkan secara umum dari anggaran instansinya yang baru terserap 20,9 persen. Sedangkan untuk belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai dan lain lain sudah terserap 65 persen.<br /><br />“Sementara belanja langsung saat ini baru 19,5 persen. Ada tiga paket yang sampai sekarang belum dilelang, yakni lansekap kantor bupati, rehab rumah bupati serta rumah wakil bupati karena kesalahan nomenklatur,” terangnya.<br /><br />Sejumlah proyek, lanjut Hinduansyah, beberapa diantaranya masih dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara tiga paket yang nomenklaturnya salah akan diperbaiki pada APBD Perubahan. (KN)</p>