Kementerian Keuangan mencatat masih ada 75 pemerintah daerah (pemda) yang belum siap mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara efektif pada 1 Januari 2014. <p style="text-align: justify;">"Jumlah daerah yang belum menerbitkan peraturan daerah PBB-P2 sampai 27 Desember 2013 adalah 75 daerah atau sekitar 15 persen dari keseluruhan pemda," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo di Jakarta, Minggu.<br /><br />Boediarso menjelaskan dari 75 pemerintah daerah tersebut sebanyak 48 daerah masih dalam proses penetapan peraturan daerah dan 27 daerah dalam proses penyusunan peraturan daerah.<br /><br />Ia menambahkan pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah dan siap memungut PBB-P2 sampai 27 Desember 2013 adalah sebanyak 416 pemerintah kabupaten atau kota.<br /><br />"Jumlah ini sekitar 84,76 persen dari keseluruhan 492 pemerintah daerah," kata Boediarso.<br /><br />Sedangkan perkiraan potensi penerimaan pungutan PBB-P2, berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2011, dari 416 pemerintah daerah tersebut adalah sebesar Rp8,17 triliun atau 98,3 persen. <br /><br />"Sementara potensi penerimaan dari 75 pemerintah daerah yang belum menerbitkan peraturan daerah PBB-P2 adalah Rp88,7 miliar atau 1,07 persen," tambah Boediarso.<br /><br />Pengalihan kewajiban pungutan PBB-P2 dari Ditjen Pajak kepada pemerintah daerah per 1 Januari 2014, merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). <br /><br />Berdasarkan pasal 80 UU PDRD, masing-masing daerah dapat menentukan tarif PBB-P2 dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen, dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1 persen atau 0,2 persen.<br /><br />Sebelumnya, pada saat dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 di wilayahnya.<br /><br />Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 sebesar 100 persen akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten atau kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah tersebut. <strong>(das/ant)</strong></p>
