80 Persen Pengusaha Kalsel Belum Siap LPSE

oleh

Sekitar 80 persen pengusaha pengadaan barang dan jasa serta kontraktor di Kalimantan Selatan belum siap melakukan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) karena keterbatasan sumber daya manusia. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kalsel Arsyadi pada peresmian dan sosialisasi penggunaan LPSE Pemprov Kalsel, di Banjarmasin, Senin. <br /><br />Menurut Arsyadi, di Kalsel terdapat sekitar 200 perusahaan pengadaan barang dan jasa serta kontraktor, dari jumlah tersebut 80 persen merupakan pengusaha kecil. <br /><br />"Kalau yang 20 persen atau pengusaha besar tidak masalah karena mereka memiliki SDM yang cukup bagus, yang 80 persen yang masih kurang siap," katanya. <br /><br />Hal tersebut terbukti, kata dia, beberapa perusahaan menengah ke bawah yang menang lelang secara elektronik ternyata setelah diumumkan banyak berkas yang belum dilengkapi karena kekurngfahaman mereka terhadap sistem elektronik tersebut. <br /><br />Begitu juga dengan beberapa pengusaha yang mengatakan telah memasukkan daftar untuk menjadi peserta lelang ternyata belum teraplikasi, karena ketidaktahuan mereka. <br /><br />Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pada 2011 ini hanya sekitar 30 persen proyek pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui sistem LPSE. <br /><br />Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu langkah atau upaya pemerintah untuk memberikan waktu bagi para pengusaha daerah untuk belajar memanfaatkan sistem LPSE tersebut. <br /><br />"LPSE ini baru akan kita terapkan 100 persen pada 2012, sehingga masih ada kesempatan bagi pengusaha untuk belajar," katanya. <br /><br />LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa yang didirikan oleh kementerian/lembaga/perguruan tinggi/BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. <br /><br />Guna kelancaran program tersebut, kata Gubernur, Kalsel akan membentuk badan atau dinas yang menangani LPSE tersebut secara mandiri. <br /><br />"Kita akan bentuk badan atau dinas untuk menangani masalah pelelangan tersebut," katanya. <br /><br />Karena proses pelelangan biasanya hanya dilakukan dalam beberapa bulan untuk satu tahun, maka tugas dinas tersebut selain melakukan pelelangan juga perizinan.<strong> (phs/Ant)</strong></p>