80 Ribu Hektar Tanah Sintang Masuk Kalteng

oleh
oleh

Konsultan yang mengerjakan proyek tata batas telah menyelesaikan tugas, hasilnya ada sekitar 80 ribu hektar wilayah Sintang yang berpeluang masuk wilayah Kalimantan Tengah, Pemkab pun mengeluarkan surat meminta penegasan batas tersebut ditunda. <p style="text-align: justify;">“Konsultan yang dipakai pusat sudah menyelesaikan pekerjaan penegasan tata batas wilayah, namun kalau kita gunakan patok yang dibuat mereka, ada peluang 80 ribu hektar wilayah kita masuk Kalteng,” kata Syarif Yasser Arafat, Penjabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang kepada Kalimantan-news.com akhir pekan lalu.<br /><br />Namun menurutnya, hasil kerja konsultan itu tidak serta merta diterima karena pihak konsultan juga menyampaikan dokumen hasil kerja mereka ke Pemkab Sintang untuk dikaji kembali.<br /><br />“Makanya setelah dicocokkan dengan peta yang kita miliki, terdapat perbedaan sehingga bupati mengeluarkan surat untuk menunda penegasan batas tersebut,” ujarnya.<br /><br />Belum jelasnya tata batas antarwilayah membuat pemerintah pusat membuat program untuk menegaskan batas administratif antarprovinsi dimana untuk wilayah Kabupaten Sintang yang menjadi bagian dari Kalbar khususnya di Kecamatan Serawai dan Ambalau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Kegiatan itu telah dimulai tahun lalu.<br /><br />“Memang pihak ketiga yang mengerjakan namun hasilnya tetap disampaikan ke daerah sehingga kami meminta penegasan batas itu ditunda,” ucapnya.<br /><br />Namun secara keseluruhan, untuk batas wilayah antara kabupaten yang prosesnya dibantu pihak ketiga sudah tidak ada persoalan lagi.<br /><br />“Seperti di Ketungau Hilir dengan Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak ada masalah lagi, begitu juga dengan Melawi, Sanggau dan Ketapang,” tukasnya.<br /><br />Untuk antarkabupaten ini, yang masih jadi persoalan adalah dengan Kabupaten Sekadau tepatnya di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk dengan salah satu desa di Sekadau.<br /><br />“Khusus dengan Sekadau, kami minta dibicarakan ulang,” kata dia.<br /><br />Menurutnya, proses penegasan batas yang dilakukan pemerintah lebih kepada upaya menegaskan batas administratif antarwilayah dari satuan terkecil seperti antardusun hingga antarprovinsi.<br /><br />“Jadi tidak memengaruhi status kepemilikan lahan,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>