Ada Kepentingan Politik Dalam Kasus La Nyala Mattalitti

oleh

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai penanganan hukum terhadap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Pola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti, ada kepentingan politik. <p>Seperti diketahui, gugatan praperadilan La Nyalla Matalitti dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan hasil tersebut, Fadli mengatakan, status tersangka La Nyalla otomatis dicabut, dinyatakan bebas, dan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti. Karena kasusnya sendiri merupakan kasus yang sudah disidangkan dan bersifat incracht, tapi kenyataannya Kejaksaan Tinggi (kajati) Jawa Timur membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, hanya dalam waktu 4 Jam.<br /><br />Menurut Fadli Zon, karena gugatan praperadilan La Nyalla Matalitti dikabulkan oleh Pengadilan, seharusnya tidak dituntut lagi, karena sprindik yang diajukan adalah sprindik yang sama saksinya juga sama tidak ada bukti-bukti baru.<br /><br />“Saya kira ini adalah suatu kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kajati Jawa Timur dan juga pihak Kejaksaan Agung. Ini menginjak-injak hukum. Tidak bisa hukum dibawa kepada kepentingan politik atau kepentingan yang lain,” katanya, usai menerima Setjen PSSI dan Tim Advokad Kadin, di Gedung DPR, Kamis (14/4/2016).<br /><br />Politisi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa paspor La Nyalla dicabut. Ia menilai ini adalah penggaran Hak Asasi yang sangat mendasar, karena La Nyalla adalah tersangka bukan terpidana.<br /><br />“Saya kira harus dikembalikan paspor itu. Jadi pihak Kemenkumham tidak boleh sewenang-wenang menjadikan hukum ini sebagai alat politik. Paspor itu harus dikembalikan, karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Itu adalah hak dari setiap warga negara,” ungkapnya dengan menyayangkan adanya pembekuan terhadap rekening-rekening keluarga La Nyalla.<br /><br />Lebih lanjut, Fadli mengharapkan jangan sampai, apalagi kasus yang sebetulnya bukan kasus yang besar kemudian menjadikan hukum sebagai alat kepentingan politik. Ia mengira ada kemungkinan politik persepak bolaan atau politik yang lain.<br /><br />“Saya kira penegakan hukum semakin amburadul dalam beberapa kasus seperti yang terjadi pada La Nyalla Matalitti,” tegasnya.<br /><br />Selanjutnya, tindak lanjut dari pengaduan ini, Pimpinan DPR akan merekomendasikan kepada Komisi III untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Jaksa Agung, Kajati Jawa Timur, dan pihak-pihak terkait.<br /><br />“Saya juga akan menyurati pihak-pihak terkait, karena ini adalah tugas dari DPR untuk mengawasi Pemerintah,” imbuhnya. (as)</p> <p style="text-align: justify;">Sumber: http://www.dpr.go.id</p>