Ada Sabotase Politik Dibalik Mandegnya Proses Pemekaran PKR

oleh

Tokoh masyarakat wilayah timur Kalbar yang juga politikus partai demokrat Nicodemus R Toun mengatakan bahwa telah terjadi sabotase politik terhadap proses pemekaran provinsi Kapuas Raya (PKR). <p style="text-align: justify;">Sabotase politik inilah yang membuat proses pembentukan PKR mandeg dan tercoret dari daftar pembentukan daerah otonomi baru di tingkat DPR RI.<br /><br />“Semua orang sudah tahu, anak kecilpun saya pikir juga tahu siapa yang menghmbat proses pembentukan PKR. Kita juga tahu, dari pihak coordinator sudah bersurat untuk minta dilakukan koordinasi terkait syarat yang harus dilengkapi, namun selalu saja ada yang menghambat. Ini lah yang saya sebut sebagai sabotase politik terhadap proses pemekaran PKR yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat timur Kalbar,”ungkap pria yang dalam jajaran partai demokrat Kalbar menempati posisi sebagai sekretaris majelis partai daerah DPD Partai Demokrat Kalbar saat berada di Sintang Sabtu (12/05/2012).<br /><br />Menurutnya sudah bukan rahasia lagi jika untuk pemekaran PKR masih diperlukan 3 syarat administrasi  yang harus dan musti dipenuhi oleh pemerintah provinsi. Sayangnya tiga syarat yang sudah diajukan oleh koordinator PKR Milton Crosby dua kali tersebut tak juga dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.<br /><br />“Maka dalam waktu dekat, sesuai dengan permintaan dari komisi A bahwa koordinator pembentukan PKR akan dipanggil. Kita akan meminta keterangan secara jelas dan tranparan apa yang sebenarnya menjadi masalah sehingga pemekaran PKR jadi mandeg,”ujarnya.<br /><br />Terkait surat dari koordinator pemekaran PKR yang ditemukan di meja ketua DPRD Kalbar, Nico mengatakan bahwa saat ini pihak dewan tengah melacak dimana sebenarnya mandegnya surat tersebut. Apakah  surat tersebut mandeg di komisi A atau di ketua DPRD Kalbar. <br /><br />Nico sendiri mengaku bahwa meski dirinya menempati posisi sebagai wakil ketua DPRD Kalbar, tidak ada kewenangan baginya untuk mempertanyakan tentang surat tersebut. Selain tidak etis menurutnnya di lembaga legislative telah disepakati adanya pembagian tugas. Ia sendiri merupakan coordinator komisi B yang membidangi masalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara ketua DPRD Kalbar Minsen menjadi koordinaor komisi A yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum.<br /><br />“Jadi ada etikanya. Kalau ada surat masuk jadi memang tergantung ketuanya. Apakah surat itu harus di share kepada anggota atau tidak ditindaklanjuti,”ucapnya.<br /><br />Ketika mengetahui surat terkait PKR yang diajukan oleh coordinator pembentukan PKR baru ditemukan pada February lalu, ia sendiri mengaku terkejut. Hal yang sama juga terjadi pada rekannya Inosensius, kader partai Golkar yang ada dikomisi A dan merupakan perwakilan masyarakat dapil Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.<br /><br /> <br /><strong>Sesalkan PKR Jadi Isu Politik Jelang Pilgub<br /></strong><br />Nicodemus R Toun juga menyesalkan dijadikannya isu pembentukan PKR oleh sejumlah tokoh politik yang akan mencalonkan diri dalam pilgub September mendatang.<br /><br />“Sebenarnya saya tidak ingin berprasangka buruk terhadap manuver salah satu oknum anggota partai politik yang mengatakan bahwa gubernur akan melakukan deklarasi PKR di DPR RI. Ini kan jadi tanda tanya besar, kenapa baru dilakukan sekarang. Menjelang pilgub lagi, tentu jadi pertanyaan, ada apa dibalik ini semua,”ungkapnya penuh tanya.<br /><br />Menurutnya jika memag gubernur Kalbar Cornelis memiliki itikad baik terhadap cita-cita dan kebutuhan masyarakat timur Kalbar, mestinya hal itu bisa dilakukan sejak dulu. Ia pun sangat menyayangkan, upaya menguak kembali tentang Kapuas Raya terutama persyaratan yang memang belum bisa dilengkapi justru menjelang pesta politik akbar di Kalbar ini.<br /><br />”Kalau yang menggunakan isu itu memang orang yang selama ini memperjuangkan PKR, tentu tidak jadi masalah. Tapi kalau yang menggunakan isu PKR hanya untuk kepentingan politik, maka ini patut disesalkan,”ujarnya.<br /><br />Ia pun berharap masyarakat bisa berpikir jernih dalam menggunakan hak politiknya dalam pilgub yang akan dihelat September mendatang. Ia juga menilai sangat wajar jika pada saat pemilihan gubernur mendatang masyarakat juga menggunakan hak politiknya dengan alasan terhambatnya pemekaran PKR.<br /><br />“Saya pikir tentang PKR ini masyarakat harus jelas dan paham. Siapa yang sebenarnya memperjuangkan PKR dan siapa yang menghambatnya. Saya sendiri mengetahui betapa sulitnya koodinator PKR berusaha melakukan koordinasi, tapi selalu saja dihambat,”jelasnya.<br /><br />Nico juga mengatakan bahwa masyarakat harus tahu secara gamblang tentang PKR, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian yang obyektif. Jika masyarakat paham, maka menurutnya tidak akan lagi terjadi yang namanya pembohongan publik. <strong>(phs)</strong></p>