Pakar ekonomi Universitas Tadulako Palu Dr Suparman Samsudin mengatakan pembangunan di daerah masih terjadi ketimpangan khususnya ketersediaan infrastruktur. <p style="text-align: justify;">Kondisi paling nyata terjadi antardaerah di kepulauan dan daerah pegunungan.<br /><br />"Terutama infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan," katanya di Palu, Kamis malam, menyikapi Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2017.<br /><br />Suparman mengatakan ketimpangan tersebut juga dapat dilihat dari rasio elektrifikasi yang masih rendah mengingat sasaran elektrifikasi saat ini baru sebatas daratan dan itupun terbatas di dataran.<br /><br />"Terutama di pulau-pulau dan pegunungan, elektrifikasi kita masih sangat rendah," katanya.<br /><br />Infrastruktur lainnya kata Suparman, adalah ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang hingga kini masih menjadi problem.<br /><br />Sejumlah daerah khususnya di kepulauan dan dataran tinggi masih terjadi ketimpangan terhadap pelayanan dasar masyarakat tersebut.<br /><br />Kondisi tersebut kata dia, berdampak terhadap berbagai aspek terutama pertumbuhan ekonomi daerah maupun terhadap indeks pembangunan manusianya.<br /><br />Tidak heran kata dia, daerah-daerah yang tidak maksimal dukungan infrastrukturnya memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah terutama dari aspek kesehatan dan pendidikan.<br /><br />Sementara itu Ketua Komisi III (Pembangunan) DPRD Sulawesi Tengah Zulfakar Nasir mengatakan ketimpangan pembangunan infrastruktur terjadi karena belum mendapat dukungan anggaran yang memadai khususnya melalui APBN.<br /><br />"Akses ke sejumlah daerah harus diakui belum sepenuhnya baik apalagi di daerah kepulauan. Jelas ini belum mencerminkan keadilan dan pemerataan pembangunan," katanya.<br /><br />Dia mencontohkan beberapa kabupaten kepulauan seperti Banggai Laut dan Banggai Kepulauan belum memiliki akses jalan yang memadai.<br /><br />"Begitu juga kabupaten yang memiliki pulau yang banyak seperti Kabupaten Tojo Unauna. Di sana belum tersentuh maksimal oleh APBN kita," katanya.<br /><br />Tidak hanya itu, beberapa kabupaten yang masih terhubung dengan jalan nasional seperti di Morowali dan Morowali Utara, akses jalannya sebagian masih memprihatinkan.<br /><br />Menurutnya pemarataan dan keadilan pembangunan baru sebatas perencanaan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.<br /><br />"Itu upaya menuju pembangunan yang berkeadilan," katanya.<br /><br />Politisi Partai Demokrat itu mengatakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa hanya berharap dari APBD kabupaten maupun provinsi, namun harus ditunjang dengan dana APBN.<br /><br />APBD provinsi kata dia, juga harus diarahkan pada pemerataan sehingga tidak ada daerah yang jauh tertinggal infrastrukturnya.<br /><br />"Tetapi kita harus memperhatikan skala perioritas," katanya.(*)<br /><br /><br />Sumber: http://www.antaranews.com</p>
