Perhatian pemerintah terhadap tutor pendidikan non formal selama ini belum memadai, kata akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH. <p style="text-align: justify;">"Sebagai contoh upah/gaji tutor masih kurang layak. Padahal mereka itu juga turut berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar, di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Sebagai contoh, lanjutnya, peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar. PKBM membantu kelompok masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat mengenyam pendidikan pada waktunya sehingga kemudian melanjutkan pendidikannya kembali.<br /><br />"Terhadap mereka tak sempat mendapatkan layaan pendidikan itu, maka tutor di PKBM dapat membantu menuntaskan mereka dari wajib belajar (wajar) di negeri kita," tandasnya.<br /><br />Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua dan kebanggaan masyarakat "Bumi Isen Mulang" (pantang mundr) Kalteng tersebut mengungkapkan itu berdasarkan hasil penelitian.<br /><br />Karena itu, dosen pascasarjana pendidikan non formal (PNF) atau yang dulu dikenala dengan nama pendidikan luar sekolah (PLS) tersebut, meminta pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar menaikan honor tutor secara layak.<br /><br />Ia menjelaskan, tutor (guru non formal) ini dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini.<br /><br />Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998.<br /><br />Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia.<br /><br />Ia menambahkan, permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.<br /><br />Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan non formal (PNF) masih sangat terbatas.<br /><br />Keterbatasan perhatian terhadap PNF tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan. (das/ant)</p>
