Akan Ada 11 Desa Dimekarkan

oleh
oleh

Pemerintah Melawi melalui BPMPD Melawi akan melakukan pembentukan tim pemekaran desa. hal itu dilakukan terkait usulan 11 desa yang diajukan ke BPMPD pada dua tahun belakangan ini. <p style="text-align: justify;">“Hingga 2014 ini ada 11 kecamatan yang mengajukan pemekaran desa. JUntuk itu pada tahun 2015 nanti kita akan membentuk tim evaluasi melkihat kelayakan desa yang akan dimekarkan apakah sudah mencukupi syarat atau tidak,” kata Kepala BPMPD Melawi, Junaidi, didampingi Kabid Pemerintahan Desa, saat ditemui di ruangan kerjanya, kemarin.<br /><br />Sebanyak 11 desa yg akan dimekarkan pada tahun 2015, untuk di Kecamatan Sayan yakni Desa Bora mengusulkan pemekaran Desa Tanjung Permai. Desa Kerangan Purun mengusulkan Desa Gading Jaya dan Desa Nanga Kompi mengusulkan Desa Senain . Kemudian di Kecamatan Sokan Desa Tanjung Sokan mengusulkan Desa Sawah Bonak. <br /><br />Di Kecamatan Menukung Desa Nusa Poring mengusulkan Desa Mengkilau, desa tanjung beringin mengusulkan desa guhung keruap. Di Kecamatan Tanah Pinoh, Desa Madong Raya mengusulkan Desa Beraoh. Lalu di Kecamatan Ella Hilir Desa Lengkong Nyadom mengusulkan Desa Nanga Nawak. <br /><br />Di Kecamatan Nanga Pinoh ini, Desa Semadin Lengkong mengusulkan Desa Tahlut Permai, dan di Kecamatan belimbing Desa Tekaban mengusulkan Desa Kedupai, terakhir di Pinoh Selatan, Desa Senempak mengusulkan Desa Boyu Permai.<br /><br />“Pemekaran ini tidak semerta-merta lansung kita lakukan, namun perlu dilakukan evaluasi untuk melihat dan meninjau lokasi serta kelayakan. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014, ada 3 syarat, yakni  adanya fasilitas dan sarana fasilitas yang mendukung pemekaran desa, terus tapal batas harus jelas. Kemudian syarat yang paling utama di bab III pasal 8 pada PP 43 yakni wilayah yang dimekarkan wajib memiliki paling sedikit 1500 jiwa atau 300 kk,” jelasnya.<br /><br />Junaidi menerangkan, baru ada dua Peraturan pemerintah (PP) turunan Dario pada undang-undang nomo 6 tahun 2014. Yakni nomor 43 tentang desa dan PP 60  mengatur keuangan desa yang bersumber APBN. <br /><br />“Jadi menurut undang-undang ini memungkinkan untuk pemekaran dan penggabungkan. Sementara dalam penataan desa penghapusan dan perubahan status desa menjadi desa adat juga bisa terjadi pada uu nomor 6 itu.  Setelah persyaratan ini terpenuhi, maka nantinya diusulkan ke Bupati hingga keluar payung hukumnya seperti Perda. Ini ditindak lanjut ke Gubernur oleh Bupati, dan Gubernur meneruskan ke Menteri,” jelasnya. <br /><br />Terkait rehncana pemekaran desa itu, Nur Ilham selaku anggota DPRD Melawi mengatakan untuk memekarkan desa, tim yang melakukan evaluasi harus benar-benar memperhatikan factor yang menjadi kelayakan. “Terutama harus memperhatikan persyaratan yang tertera dalam aturan seperti syarat administratif desa, Terpenting lagi dilakukan pengkajian secara keseluruhan,” paparnya. <br /> <br />Namun Iya tak menyangkal, dengan melakukan pemekaran, maka  akan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. “Untuk melakukan pemekaran desa, nanti akan dilakukan pembahasan di legeslatif, yang dilakukan oleh tim dari eksekutif dan legeslatif untuk mengeluarkan payung hukum berupa Perda,” ujarnya.<br /><br />Pembaghasan antara legislative dan eksekutif itu karena desa dimasukan dalam lembaran daerah maka dari itulah kenapa kajian-kajian harus dikedepankan sebelum pemekaran desa direalisasikan. “Dengan adanya pemekaran desa, tentu  akan membebani APBD, karena adanya penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa pemekaran baru tersebut, maka harus dilakukan pengkajian-pengkajian,” ujarnya. <br /><br />Nur Ilham berpesan, jika pemekaran desa tersebut benar-benar dilakukan pada tahun depan, maka pertimbangkanlah dengan matang sebelum diputuskan, jangan sampai dari pemekaran tersebut menuai masalah dikalangan masyarakat. Sebab berpengalaman dari pemekaran sebelum-sebelumnya banyak muncul  masalah sosial seperti persoalan tapal batas, karena saat dilakukan mekaran banyak tapal batas yang belum jelas.  (Ira/kn)</p>