Aktivitas Pertambangan Punya Andil Bencana Banjir Kalsel

oleh

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan Hj Suriatinah mengungkapkan, dari hasil penelitian pihaknya, aktivitas pertambagan mempunyai andil terhadap bencana banjir yang terjadi di provinsi tersebut belakangan ini. <p style="text-align: justify;">"Bencana banjir di daerah kita belakangan ini akibat kerusakan lingkungan dan penyebab kerusakan lingkungan tersebut termasuk aktivitas pertambangan," katanya usai rapat kerja dengan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (15/03/2011).<br /><br />Namun mantan Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Kalsel itu belum berani menyimpulkan aktivitas pertambangan merupakan faktor dominan penyebab kerusakan alam lingkungan di provinsi yang luasnya sekitar 37.000 Km2 dan terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.<br /><br />"Kami belum menyimpulkan atau mengklasifikasi hasil penelitian terkait penyebab bencana bajir di Kalsel belakangan ini, terkecuali baru mendata atau memetakan titik kawasan rawan bencana banjir," lanjutnya.<br /><br />Ia menerangkan, penyebab lain terjadinya bencana banjir di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel belakangan ini, seperti alih fungsi lahan serta daerah tangkapan air yang makin berkurang.<br /><br />Sebagai contoh di Banjarmasin yang merupakan ibu kota Kalsel, untuk pembangunan terjadi pengurukan lahan, sehingga daerah tangkapan air berkurang, dan pada gilirannya bisa menimbulkan bencana banjir, tuturnya.<br /><br />Mengenai daerah rawan bencana banjir di Kalsel, dia mengungkapkan, dari 13 kabupaten/kota yang paling banyak titik-titik kerawanan antara lain Kabupaten Tabalong serta Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.<br /><br />Guna mengurangi bencana banjir, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau antisipasi sebelum munculnya persoalan baru yang lebih parah.<br /><br />Pencegahan atau antisipasi tersebut antara lain dengan melakukan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan atau kritis, termasuk mereklamasi sesegera mungkin bekas galian tambang, demikian Suriatinah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>