Akuntabilitas Kinerja Pemprov Kalbar Tetap Peringkat CC

oleh

Provinsi Kalimantan Barat kembali mendapat peringkat CC dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sepanjang tahun 2012. <p style="text-align: justify;">Gubernur Kalbar Cornelis menerima penghargaan tersebut dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam acara di Hotel Sultan di Jakarta, Rabu.<br /><br />Gubernur Cornelis mengatakan, menjadi pekerjaan rumah bagi setiap satuan kerja perangkat daerah agar Provinsi Kalbar dapat naik peringkat di atas CC.<br /><br />"Untuk mencapai peringkat tersebut, perlu kesungguhan semua Kepala SKPD untuk bekerja dengan sungguh-sunggu dan benar," kata Cornelis saat dihubungi di Pontianak.<br /><br />Kemudian, lanjut dia, melaksanakan tata pemerintahan sesuai dengan aturan dan perundangan.<br /><br />Selain itu, ia menambahkan, melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik lalu dibuat laporan hasil pencapaian secara kontinyu.<br /><br />"Sehingga segala apa yang kita kerjakan terekam dengan baik sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku," kata dia menegaskan.<br /><br />Ia menargetkan di masa jabatannya periode kedua tahun 2013 – 2018, Kalbar bisa menduduki peringkat B bahkan A .<br /><br />Wapres Boediono menyerahkan penghargaan kepada Peringkat A yakni tiga kementerian/ lembaga, 26 kementerian / lembaga yang mendapat peringkat B. Lalu disusul 48 kementerian / lembaga dinilai dengan nilai CC dan empat kementerian /lembaga mendapat nilai C.<br /><br />Pemprov yang juga mendapat peringkat CC adalah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Bali, NTB,NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku.<br /><br />Evaluasi laporan terhadap kinerja pemerintah daerah juga bertujuan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.<br /><br />Dasar aturannya adalah Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>