Akurasi Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara Terkendala Sanksi

oleh
oleh

Ketua Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tomi Murtomo mengakui ketiadaan sanksi menjadi kelemahan dalam pelaporan kekayaan penyelenggara negara. <p style="text-align: justify;"><br />"Perangkat undang undang yang dimiliki seperti itu, dan itu menjadi kelemahan kita," kata Tomi Murtomo disela Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN dan Klarifikasi LHKPN di Pendopo Gubernuran Provinsi Kalbar di Pontianak, Jumat.<br /><br />Ia melanjutkan, bisa jadi pelaporan tersebut tidak sesuai dengan fakta karena untuk menutupi sesuatu.<br /><br />"Banyak faktor yang mungkin saja terjadi," ujar dia.<br /><br />Secara keseluruhan, ada ratusan ribu penyelenggara negara yang harus membuat laporan harta kekayaan.<br /><br />Menurut dia, kelemahan dalam pengisian laporan harta kekayaan tersebut yakni mengenai kelengkapan dokumen.<br /><br />"Dokumen pendukung yang kadang-kadang sulit dilampirkan. Misalnya kalau kendaraan berupa BPKB, tanah berupa sertifikat," kata dia.<br /><br />Setelah lembar pelaporan diisi, perlu diverifikasi dan disampaikan kembali ke penyelenggara negara.<br /><br />"Lalu dikonfirmasi kembali, dan diterbitkan dalam bentuk lembaran negara," ujar dia.<br /><br />Sementara itu Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, ada 175 penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Kalbar yang harus membuat laporan harta kekayaan ke KPK.<br /><br />Ia mengaku sejak tahun 2007 saat hendak menjadi cawagub baru membuat laporan harta kekayaan.<br /><br />"Adanya pelaporan seperti ini justru bagus, agar jelas asal usul kekayaan selaku penyelenggara negara. Biar tidak menimbulkan dugaan negatif," kata Christiandy Sanjaya. <strong>(phs)</strong></p>