Amdal, Jangan Hanya di Balik Meja dan diatas Kertas

oleh

Persentase jumlah luas areal hutan Sekadau yang tersisa saat ini hanya tinggal 12,01 persen dari total keseluruhan. Jumlah tersebut jauh dibawah standar yang ditetapkan dalam undang-undang yakni suatu daerah minimal memiliki areal hutan seluas 31 persen dari total luas daerah. <p style="text-align: justify;">Salah satu faktor terbesar penyebab berkurangnya jumlah hutan adalah masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit  yang selalu ingin memerluas wilayah tanamnya. Penebangan hutan oleh petani lokal untuk membuka lading tidak sebanding dengan lahan yang digarap perusahaan.<br /><br />Baru-baru ini dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Sekadau telah memanggil seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di Sekadau.  Alas an pemanggilan tersebut berkaitan dengan analisis dampak lingkungan (Amdal)  yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak diindahkan oleh perusahaan.<br /><br />“Sekali lagi kita meminta kepada perusahaan  agar benar-benar menerapkan aturan yang ditetapkan didalam Amdal. Amdal bukan hanya ditulis diatas kertas kemudian disimpan di laci meja,” ungkap Nobertus, anggota komisi C DPRD Sekadau melalui pesan singkatnya.<br /><br />Hal yang paling penting yang harus ditaati perusahaan adalah menjaga lingkungan sekitar areal perkebunan seperti daerah aliran sungai, perhuluan sungai agar tidak tercemari, dan daerah hutan adat yang ada jangan sampai diganggu apalagi dipergunakan untuk lahan.<br /><br />“Di dalam Amdal sudah dijelaskan bahwa dalam radius 50 meter dari bibir sungai tidak boleh ditanami sawit. Daerah perhuluan sungai sebagai sumber air bersih yang dikonsumsi masyarakat  luas sehari-hari juga harus dijaga keasriannya,” tutur Nober.<br /><br />Masih dikatakan pria asal Sungai Bala ini, perusahaan tidak boleh melarang masyarakat melewati jalan yang dibuat oleh mereka. Hampir di  setiap jalan perusahaan terlihat portal yang sengaja dibuat untuk membatasi kendaraan yang boleh masuk ke jalan tersebut. <br /><br />Apabila itu kendaraan milik perusahaan maka dibiarkan lewat. Akan tetapi apabila kendaraan masyarakat ataupun kendaraan umum, biasanya portal akan ditutup untuk menghalangi.<br /><br />“Perusahaan tidak boleh melarang masyarakat umum untuk melewati jalan mereka. Karena pada awalnya masyarakat menerima kehadiran perusahaan adalah untuk membuka akses jalan dan daerah terisolir. Kalau tidak mau jalannya dilewati jangan melewati jalan Negara,” cetusnya.<strong>(phs)</strong></p>