AMIEN: KPK Harus Bongkar Korupsi Di Pertambangan

Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera membongkar korupsi oleh korporatokrasi terutama di bidang pertambangan, kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais. "Hal itu harus dilakukan karena disinyalir korupsi di bidang eksploitasi hasil alam tersebut banyak merugikan Indonesia," katanya pada seminar "Indonesia dalam Genggaman Korporatokrasi" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin. <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana;">Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera membongkar korupsi oleh korporatokrasi terutama di bidang pertambangan, kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais. <span> </span>"Hal itu harus dilakukan karena disinyalir korupsi di bidang eksploitasi hasil alam tersebut banyak merugikan Indonesia," katanya pada seminar "Indonesia dalam Genggaman Korporatokrasi" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin. <br /> <br /> Menurut dia, Ketua KPK Busyro Muqoddas berani tidak mengungkap korupsi di bidang pertambangan. Jika berani, berarti benar-benar "busyro" (berita gembira) untuk bangsa Indonesia. <br /> <br /> "Saat ini Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena secara ekonomi masih dijajah oleh korporatokrasi. Eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam Indonesia oleh pihak asing yang `difasilitasi` para elit yang korup membuat kesejahteraan sulit tercapai," katanya. <br /> <br /> Ia mengatakan, Indonesia tidak akan pernah sejahtera selama bangsa ini masih dihibahkan kepada korporatokrasi asing. <br /> <br /> "Selama pemain asing masih menguasai pengelolaan sumber daya alam Indonesia, keadaan ekonomi kita akan terus seperti ini. Sampai ubanan Indonesia tidak akan makmur jika kita masih dijajah korporatokrasi," katanya. <br /> <br /> Menurut dia, korporatokrasi merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan perusahaan besar berskala global yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. <br /> <br /> Korporatokarasi terdiri atas tujuh elemen yakni perusahaan besar, pemerintah, perbankan, militer, kongres atau legislatif, media massa, dan intelektual. <br /> <br /> "Ketujuh unsur tersebut yang akhirnya bersinergi dan menjadi rezim penjajah ekonomi di negara-negara berkembang," kata Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu. <br /> <br /> Ia mengatakan, elit bangsa ini perlu segera melakukan peninjauan ulang kerja sama Indonesia dengan perusahaan-perusahaan asing. Saat ini ada ratusan kontrak karya yang masih berjalan yang merugikan bangsa Indonesia. <br /> <br /> "Ketegasan pemerintah dalam berurusan dengan korporatokrasi sangat diperlukan, kita membutuhkan penataan ulang kontrak-kontrak tersebut. Jika kita mau, kita pasti bisa lepas dari korporatokrasi," katanya. (Eka/Ant) <br /></span></p>