Anggaran Disdik Kalsel Turun Drastis

oleh
oleh

Alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan pada tahun 2012 Rp166 miliar, atau turun drastis dibandingkan 2011 sebesar Rp320 miliar. <p style="text-align: justify;">Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel Herman Taufan di Banjarmasin, Senin mengatakan, penurunan tersebut disebabkan karena sebagian dana dari dinas pendidikan ditransfer ke masing-masing kabupaten dan kota di Kalsel.<br /><br />"Beberapa pos dana operasional pendidikan yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pendidikan provinsi kini ditransfer ke masing-masing kabupaten dan kota," katanya.<br /><br />Dengan demikian, kata dia, beberapa program pendidikan di kabupaten dan kota bisa lebih dioptimalkan oleh masing-masing dinas terkait.<br /><br />Sebagai imbasnya, kata dia, beberapa program yang telah direncanakan pada 2012 oleh dinas pendidikan provinsi intensitasnya menjadi berkurang.<br /><br />"Program tetap bisa berjalan, hanya saja intensitasnya jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya," katanya.<br /><br />Beberapa program yang dipangkas antara lain adalah program pembangunan gedung sekolah yang berkurang signifikan.<br /><br />Saat ini kata dia, jumlah ruang kelas yang rusak berat di Kalsel sebanyak 2.000 ruangan dan rusak ringan 1.600 ruangan.<br /><br />Ruangan sekolah yang rusak terbanyak berada di Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Kotabaru.<br /><br />Sedangkan dana pembangunan sekolah yang disiapkan pemerintah secara nasional sebanyak Rp21,5 triliun.<br /><br />Sebelumnya Sekda Pemprov Kalsel Mukhlis Gafuri mengungkapkan, pada 2012 Pemprov Kalsel bakal fokus pada pengembangan perguruan tinggi negeri dan swasta, sedangkan SD-SMA akan mendapatkan perhatian lebih besar dari kabupaten dan kota.<br /><br />Menurut dia, pada 2012 terjadi perubahan sistem keuangan pemerintah di mana dana bagi hasil pemerintah kabupaten dan kota yang ditransfer ke masing-masing daerah jauh lebih besar.<br /><br />"Dengan transfer dana bagi hasil dalam jumlah yang lebih besar ke kabupaten dan kota, daerah akan memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola keuangannya, termasuk untuk perbaikan bangunan sekolah SD- SMA dan lainnya," katanya.<br /><br />Pemprov, menurut dia, bisa lebih fokus untuk pengembangan perguruan tinggi kendati tidak mengabaikan pendidikan dasar dan menengah.<br /><br />"Pada dasarnya tidak ada pengurangan dana untuk seluruh program baik pendidikan maupun kesehatan, hanya yang menjalankan program tersebut yang berbeda yaitu sebelumnya pemerintah provinsi kini sebagian langsung ditangani pemerintah kabupaten," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>