Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Karolin Margareth mengungkapkan untuk perbaikan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat tahun 2011 sudah dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp16,4 miliar. <p style="text-align: justify;">"Walaupun, tidak bisa membuat jalan menjadi mulus paling tidak memperbaiki fungsinya dulu agar bisa terlewati oleh kendaraan," ungkap Karolin di Pontianak, Jumat.<br /><br />Legislator Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) tersebut berharap akan ada tambahan anggaran pada tahun berikutnya untuk perbaikan kondisi jalan.<br /><br />"Seharusnya pembangunan di Pulau Jawa sudah tidak memerlukan biaya APBN lagi, karena tentunya pihak swasta sudah sangat berminat untuk berinvestasi di wilayah itu," kata Karolin.<br /><br />Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dirasa sudah optimal berkomitmen untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.<br /><br />"Nah itu tinggal diteruskan saja, sedangkan untuk pemerintah kabupaten seharusnya lebih memenuhi kewajibannya seperti mengurus status jalan dan lain sebagainya," kata Karolin.<br /><br />Karolin pun berjanji akan membawa masalah tersebut ke Badan Anggaran DPR RI untuk dapat membantu mengawal pembangunan di wilayah perbatasan.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Anis Matta berjanji akan mengajukan peningkatan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) khusus untuk wilayah perbatasan.<br /><br />"Kami bersama dengan teman-teman di DPR sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dengan mengupayakan dana transfer daerah yang sudah mencapai di atas Rp400 triliun dari APBN," kata Anis Matta.<br /><br />Anis Matta menegaskan, dirinya sebagai Koordinator Anggaran di DPR, akan menyampaikan hal tersebut saat membahas anggaran 2012.<br /><br />"Nanti kami di DPR akan mengusulkan agar Komisi XII dan Badan Anggaran untuk turun langsung ke wilayah perbatasan melihat kondisi di sana," katanya.<br /><br />Anis Matta menilai keterbelakang wilayah perbatasan tidak lain karena permasalahan infrastruktur yang masih tertinggal.<br /><br />"Untuk permasalahan infrastruktur janganlah diperluas sebab hal itu masih bisa disederhanakan. Jika tuntutan masyarakat di perbatasan itu infrastruktur maka kaitannya dengan anggaran dan kami di DPR RI akan memperjuangkan hal itu," tegas Anis Matta.<br /><br />Secara keseluruhan, kata dia, hampir semua wilayah perbatasan dengan negara Malaysia itu bermasalah.<br /><br />"Karena itu ke depannya kami juga akan meminta pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yang lebih khusus lagi kepada daerah perbatasan itu. Walau pun secara nasional total anggaran ke daerah yang berbatasan itu sudah sangat besar sekali," ungkap Anis Matta. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
