Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat H Sukiman menegaskan, masalah perbatasan perlu komitmen bersama. <p style="text-align: justify;">"Kita cari akar persoalan agar pemimpin di pusat seperti Presiden, Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait yang membidangi perbatasan termauk gubernur dan bupati duduk satu meja membuat komitmen," kata Sukiman yang dihubungi di Ngabang saat kunjungan pada Jumat.<br /><br />Ia mengungkapkan masalah ini terkait adanya warga di perbatasan Malaysia yang menyatakan akan mengibarkan bendera negar itu. Adapun komitmen pihak terkait adalah membahas anggaran untuk daerah perbatasan.<br /><br />"Karena yang diinginkan masyarakat secara konkrit adalah pembangunan dearah tersebut seperti infrastruktur dan perekonomian," kata Sukiman legislator dari Partai Amanat Nasional ini.<br /><br />Menurut dia, dengan duduk satu meja antara pihak terkait tentu akan ditemukan solusi dan saling mengisi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tujuannya untuk kepentingan bersama agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti masyarakat perbatasan yang sering menjerit dan mengancam mengibarkan bendera negeri lain sebagai tanda kekesalan.<br /><br />"Jadi ini yang harus dicari solusi, kami DPR siap memfasilitasi untuk menyatukan satu komitmen antara instansi terkait untuk membahas soal perbatasan khususnya anggaran," kata Sukiman.<br /><br />Kepala Bidang Kesatuan Bangsa di Badan Kesbangpol Linmas Landak Bambang Triyogo mengatakan, melihat polemik yang terjadi di masyarakat di daerah perbatasan memang perlu perhatian lebih dari pemerintah dengan memberikan program yang menyentuh.<br /><br />"Biasa daerah perbatasan kurang nilai kebangsaan. Karena memang pemerintah pusat tak menyerahkan kewenangan penuh untuk mengurus perbatasan kepada pemerintah daerah," kata Bambang Ia juga menegaskan, wawasan kebangsaan mesti ditanamkan sejak dini agar pilar kebangsaan tidak hanya terucap di mulut tapi dapat dilaksanakan.<br /><br />"Selama ini masyarakat banyak lupa dengan jati diri, contoh di daerah perbatasan yang bingung apakah mengibarkan bendera Indonesia atau luar negeri," kata Bambang.<br /><br />Menurut dia, wawasan kebangsaan selama ini kurang dipahami. Padahal, kalau tiang tidak dipelihara maka akan runtuh. Seperti dalam hal memahami Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 tidak dilaksanakan secara aktualisasi.<br /><br />"Kita harus sadar bahwa kita satu bangsa meskipun dimana saja berada satu bangsa dalam NKRI. Selanjutnya, harus ada rasa ke Bhineka Tunggal Ika-an dengan cara membuang atribut-atribut kedaerahan jangan mementingkan kelompok atau harus mempunyai rasa nasionalisme," urai Bambang.<br /><br />Ia menegaskan, Indonesia mempunyai Pancasila yang ampuh. Hal itu diakui oleh negara luar karena mareka tidak punya falsafah atau pandangan hidup tapi bisa rukun.<br /><br />"Tapi kita yang ada falsafah Pancasila mengapa malah tidak rukun. Walaupun mereka (negara luar) berada di negara-negara bagian, tapi tidak ada konflik etnis atau lainnya," ungkap Bambang.<br /><br />Menurut dia, Indonesia diberikan demokrasi tapi tidak melihat nilai-nilai etika yang ada. Kadang masyarakat atau forum-forum yang ada malah menjelek-jelekan pemerintah, mestinya mereka memberikan solusi.<br /><br />"Jadi kita melihat saat ini, empat pilar kebangsaan hanya sebatas artituasi atau hanya terucap di mulut saja tapi tidak teraktualisasi," ujar Bambang. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
