Home / Tak Berkategori

Anggota DPR-RI: Tak Benar Gubernur Kalbar Halangi PKR

- Jurnalis

Rabu, 9 November 2011 - 01:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR-RI Lasarus menyesalkan pendapat selama ini yang menyebutkan proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya seakan dijegal ataupun dihalangi bahkan tidak disetujui oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. <p style="text-align: justify;">Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus, dalam acara ramah tamah yang berlangsung di kediaman Dinas Bupati Sintang, Selasa malam (08/11/2011)<br /><br />“Tidak ada yang tidak peduli dengan Kapuas raya. Sayalah yang membawa berkas tersebut ke Badan Legislasi Nasional,” ungkapnya dihadapan Bupati serta kepala SKPD dan Tokoh Masyarakat.<br /><br />Menurutnya, jika hal tersebut tidak segera di tindak lanjuti, maka akan menjadi hal yang sia-sia dalam upaya mewujudkan PKR selama ini.<br /><br />“Kalau itu tidak kita masukan segera ke Baleg, maka lewatlah itu barang,” tandasnya.<br /><br />Bahkan, dirinya juga menceritakan jika sebelumnya ia tidak sama sekali memegang berkas tentang PKR. Karena sebagai bentuk tanggung jawab kepada daerah serta kontituennya, maka dirinya berupaya untuk mengumpulkan berkas dan melakukan kontak dengan Bupati.<br /><br />“Saya sempat melakukan kontak dengan Pak Bupati, mempertanyakan ada dimana barang tersebut karena saya tak pegang berkas tersebut. Setelah saya cari dan kumpulkan dari Pak Usman, Zulfadli dan Sukiman, maka berkas tersebut saya serahkan ke kawan yang tengah melakukan pembahasan di Bogor,” urainya.<br /><br />Berkas tersebut, lanjutnya ia serahkan melalui rekan  sesama Fraksi PDI-Perjuangan, yakni Profesor Hendrawan Supratikno. <br /><br />“Berkas tersebut sudah masuk dan Kapuas Raya itu sudah menjadi program legislasi nasional untuk 5 tahun masa jabatan DPR-RI,” kata Lasarus.<br /><br />Persoalan yang muncul adalah Pemerintah Pusat hingga saat ini belum mencabut moratorium mengenai pemekaran wilayah. Untuk itulah dirinya selaku kader PDI-Perjuangan harus menyampaikan yang sebenarnya mengenai Kapuas Raya.<br /><br />“Saya bukan membela Pak Cornelis selaku Gubernur dan Ketua DPD-PDI Perjuangan, tapi saya menyampaikan yang sebenarnya,” tegasnya.<br /><br />Menurutnya, soal PKR dan pemberitaan yang muncul selama ini dinilainya sangat mendeskreditkan Cornelis yang dikatakan seolah-olah menghalangi bahkan dikatakan juga tidak menyetujui adanya PKR.<br /><br />“Kalau pak Cornelis tak setuju, mungkin dirinya bisa mencabut rekomendasi yang sudah diajukan sebelumnya. Tapi beliau hingga saat ini tidak melakukan hal tersebutkan. Soal perangai pak Cornelis, ya begitulah sifat beliau, apalagi kalau dirinya sudah dipojok-pojokkan. Yang jelas posisi PKR saat ini adalan fanding on the track,” pungkasnya.</p>

Berita Terkait

Gandeng Pengusaha Nasional, Gubernur Dorong Realisasi Investasi Pendidikan dan Kesehatan
Harga Sembako Melejit Tajam, Bawang dan Cabai Picu Keluhan Warga Melawi
Polisi Turun Tangan! SPBU Disisir Ketat, Distribusi BBM Melawi Diawasi Total
Pemilik Warung Kopi di Pasar Melawi Klarifikasi Isu Penampungan Emas Ilegal
Jelang Ramadan, DPRD Melawi Minta Pengawasan Ketat Harga Sembako dan LPG
Ribuan Warga Meriahkan Pawai Obor Sambut Ramadan 1447 Hijriah di Melawi
Lembaga Adat Segel Tambang Diduga Ilegal Milik PT GUM, DAD Belitang Hulu Minta Aktivitas Dihentikan
Diduga Lakukan Penambangan Galian C Tanpa Izin, PT GUM Tuai Sorotan Tokoh Masyarakat Belitang Hulu

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 18:34 WIB

Gandeng Pengusaha Nasional, Gubernur Dorong Realisasi Investasi Pendidikan dan Kesehatan

Selasa, 17 Februari 2026 - 14:47 WIB

Harga Sembako Melejit Tajam, Bawang dan Cabai Picu Keluhan Warga Melawi

Selasa, 17 Februari 2026 - 14:12 WIB

Polisi Turun Tangan! SPBU Disisir Ketat, Distribusi BBM Melawi Diawasi Total

Selasa, 17 Februari 2026 - 12:54 WIB

Pemilik Warung Kopi di Pasar Melawi Klarifikasi Isu Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 17 Februari 2026 - 08:39 WIB

Jelang Ramadan, DPRD Melawi Minta Pengawasan Ketat Harga Sembako dan LPG

Berita Terbaru