Home / Tak Berkategori

Anggota DPRD Kalbar Dukung Nasionalisasi Perusahaan Malaysia

Admin - Jurnalis

Selasa, 8 November 2011 - 18:06 WIB

URL berhasil dicopy

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mendukung pernyataan Gubernur Cornelis yang siap menasionalisasi perusahaan Malaysia yang berinvestasi di provinsi itu jika pemerintahnya enggan berunding tentang perbatasan. "Karena banyak di titik batas, perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang membuka lahan hingga di batas negara," kata anggota Fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Provinsi Kalbar, Andi Aswad di Pontianak, Selasa. Menurut dia, sungguh tidak elok kalau pengusaha Malaysia yang sudah banyak mendapatkan lahan untuk berinvestasi di Kalbar, masih ingin mengambil tanah Kalbar supaya masuk wilayahnya. "Kalau sudah bicara kedaulatan, itu sudah harga mati. Jangan mau kita dijajah oleh bangsa lain," kata Andi Aswad. Sementara dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar mengeluarkan pernyataan bahwa wacana nasionalisasi perusahaan Malaysia bukan hal yang tidak mungkin. "Memangnya pengusaha lokal tidak mampu? Bahkan Malaysia sendiri pernah menasionalisasi perusahaan asing, agar dikuasai oleh bumi putera," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno. Namun, kata dia, menasionalisasi perusahaan asing bukan berarti menghilangkan perkebunan kelapa sawit, melainkan kepemilikannya saja. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara pemilihan gubernur dengan persoalan di tapal batas, terutama isu pencaplokan wilayah oleh Malaysia. Krisantus Kurniawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar menambahkan, persoalan pergeseran tapal batas merupakan isu lama yang sudah berlarut-larut. "Tetapi, baru Gubernur Cornelis yang menunjukkan kepedulian tentang itu," kata Krisantus Kurniawan. Selain itu, lanjut dia, ada sejumlah keterbatasan kewenangan yang menghambat optimalisasi pemerintah daerah. "Contohnya kita sejak lama mengusulkan jalan paralel perbatasan, sampai sekarang belum disetujui pusat. Karena sebagian kewenangan untuk perbatasan, ada di pemerintah pusat," katanya menegaskan. Ia mengingatkan, isu tentang perbatasan tidak sekadar Camar Bulan di Kabupaten Sambas. "Tetapi setiap jengkal tanah Indonesia, harus dipertahankan. Itu sudah harga mati," ujarnya. Sementara Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, niat baik yang disampaikan Gubernur terkait permasalahan tapal batas, jangan diartikan macam-macam oleh berbagai pihak. "Dan sudah terbukti bahwa memang ada tanah kita yang digali mereka (perusahaan Malaysia). Jadi bukan untuk publikasi politik," kata Christiandy. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan siap menasionalisasikan perusahaan Malaysia yang ada di provinsi itu jika Pemerintah Malaysia tidak mau berunding terkait lima titik perbatasan yang masih diperdebatkan. "Saya sebagai kepala pemerintah disini haruslah mempertahankan wilayah saya. Jika memang Malaysia tidak mau berunding, maka akan kami nasionalisasikan saja mereka punya investasi yang ada di Kalbar, saya tidak takut," ungkap Cornelis di Pontianak, Jumat (4/11). Dua alat berat milik perusahaan Malaysia masih ditahan di Indonesia karena merusak lahan dan tanaman milik Bahtiar, warga Dusun Aping, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kepala Polres Sambas, AKBP Pahala Panjaitan saat dihubungi dari Pontianak, Rabu (26/10) menyatakan, kasus tersebut kini ditangani pihak TNI karena menyangkut masalah perbatasan. Berdasarkan pantauan polisi, Dusun Aping berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Jaraknya sekitar dua jam perjalanan dengan Aruk, yang menjadi pintu resmi keluar masuk barang dan jasa di Kabupaten Sambas, dengan Sarawak. Di sebelah lahan milik Bahtiar, di wilayah yang masuk Sarawak, ada perusahaan kelapa sawit yang tengah membuat parit. Namun, lanjut dia, parit tersebut dibuat berimpit dengan patok batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. (phs/Ant)