Anggota DPRD Kalsel Diharapkan Jangan Kena Sanksi

etua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Selatan, Habib Ali Khaidir Al Kaff berharap, anggota dewan di daerah ini jangan sampai kena sanksi, misalnya akibat tidak disiplin atau pelanggaran kode etik. <p style="text-align: justify;">"Sebab pada prinsipnya, BK tidak ingin memberi sanksi kepada sesama anggota dewan. Tapi kalau terpaksa juga menjatuhkan sanksi, apa boleh buat," katanya sebelum bertolak mengikuti studi banding Komisi IV DPRD Kalsel ke Sumatera Utara, Senin.<br /><br />"Misalnya karena pelanggaran yang prinsipil, maka terpaksa BK harus memberikan sanksi kepada anggota dewan yang melanggar itu. Padahal kita sadar, bahwa BK yang baik, yaitu BK yang tidak ada memberi sanksi kepada anggota dewan," tandasnya.<br /><br />Mengenai hasil studi banding ke DPRD Sulawesi Utara (Sulut), dia mengungkapkan, BK DPRD provinsi tersebut terus berupaya melakukan pendekatan kepada anggota dewan agar jangan sampai kena sanksi.<br /><br />"Alhamdulillah sampai sekarang BK DPRD Sulut belum pernah mengeluarkan sanksi terhadap anggota dewan, karena adanya saling pengertian serta kepatuhan terhadap aturan," ungkapnya mengutip keterangan BK DPRD provinsi yang dijuluki Bumi Nyiur Melambai itu.<br /><br />"Keadaan BK dan anggota DPRD Sulut tersebut tidak jauh berbeda dengan di Kalsel. Hanya saja ada satu keunggulan Kalsel, yaitu sudah memiliki draft tata beracara, sementara BK DPRD Sulut belum membuat draft tata beracara," lanjutnya menjawab ANTARA Banjarmasin.<br /><br />Menurut wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan itu, pedoman tata beracara tersebut, penting, guna menjadi panduan dalam menyelesaikan segala permasalahan anggota dewan.<br /><br />"Walau ada pedoman tata beracara, bukan ada maksud BK DPRD Kalsel memberi sanksi dan mencari-cari kesalahan anggota dewan. Pedoman hanya sebagai antisipasi, manakala terjadi permasalahan bagi anggota DPRD Kalsel," demikian Habib Ali.<br /><br />Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua BK DPRD Kalsel, Habib Sayid Hasan Al Habsyie dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, dalam hal penegakan disiplin anggota dewan tidak terlepas dari keteladanan.<br /><br />"Keteladanan dimaksud, baik oleh Pimpinan dewan maupun pimpinan/anggota BK. Karena hanya dengan keteladanan, bisa menyentuh kesadaran untuk berbuat disiplin," katanya.<br /><br />Oleh sebab itu, jika Pimpinan dewan dan Pimpinan/anggota BK tidak memberi contoh teladan yang baik, maka jangan banyak berharap, anggota akan berbuat baik," demikian Sayid Hasan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>