Anggota DPRD Kotim Malas Ikuti Rapat

Sebagian anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) ada yang malas ikut rapat paripurna maupun rapat anggota. <p style="text-align: justify;">"Sering terlambat dan tidak hadirnya anggota dewan dalam rapat resmi sangat mengganggu kinerja DPRD dan pemerintah daerah," kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli di Sampit, Senin.<br /><br />Rapat paripurna DPRD sering mengalami penundaan 1-1,5 jam karena menunggu anggota dewan yang belum lengkap, katanya.<br /><br />Anggota DPRD Kotim yang sering tidak hadir pada rapat cenderung dilakukan orang yang sama dan pada umumnya mereka tidak ada izin padahal sebelum telah diundangan secara resmi melalui surat.<br /><br />Kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna selama ini tidak pernah mencapai 100 persen. Selalu ada yang tidak hadir dan dari total 35 orang anggota hanya 20-29 orang yang hadir.<br /><br />Memburuknya kinerja beberapa anggota DPRD telah mencoreng nama baik lembaga di mata eksekutif dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.<br /><br />Kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotim harus mengambil sikap dan memberi teguran serta sanksi tegas kepada anggota dewan yang malas tersebut.<br /><br />Menurut Krisli, dirinya bersama pimpinan fraksi dan BK DPRD Kotim akan menggelar rapat membahas masalah tersebut sebagai upaya penegakan disilpin di lembaga ini.<br /><br />"Kami juga telah merencanakan akan mengumumkan atau membacakan nama-nama anggota dewan yang tidak menghadiri rapat secara terbuka kepada peserta rapat," katanya.<br /><br />Dengan diumumkan nama-nama anggota DPRD yang tidak hadir rapat tersebut diharapkan mereka nantinya memiliki rasa malu atau secara tidak langsung memberi sanksi moral.<br /><br />Selain BK yang memberi peringatan, pihak pimpinan fraksi yang bersangkutan juga diharapkan menegur anggotanya, baik secara lisan maupun melalui surat.<br /><br />Dalam tata tertib dengan jelas disebutkan, setiap anggota DPRD wajib mengikuti rapat paripurna maupun rapat pembahasan sebuah permasalahan.<strong> (das/ant)</strong></p>