Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengunjungi Kabupaten Seruyan untuk membahas masalah bencana kabut asap yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kalteng. <p style="text-align: justify;">"Tujuan kita untuk mengumpulkan data tentang bencana kabut asap dan saran terkait pola penanganan kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana langkah antisipasinya," kata anggota DPRD Kalteng HM Fakhruddin di Kuala Pembuang, Selasa.<br /><br />Fakhruddin yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD itu mengatakan, pemerintah dari tingkat kabupaten hingga provinsi cenderung tidak siap menghadapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan seperti yang dipantau di lapangan.<br /><br />"Kesiapan anggaran dan fasilitas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan terlihaat belum siap. Akibatnya kabut asap selalu menyelimuti kawasan ini sehingga mengganggu aktivitas, kesehatan, ekonomi dan pendidikan," katanya.<br /><br />Penanganan kebakaran hutan dan lahan terkesan dilakukan seadanya. Seharunya ada perencanaan khusus sehingga bencana seperti ini tidak terulang setiap tahun.<br /><br />"Kita berharap ada perencanaan matang, termasuk kesiapan penyediaan anggaran tak terduga dari setiap pemerintah daerah. Ini perlu untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kalau dana itu tidak terpakai bisa jadi SILPA yang dapat digunkan untuk kegiatan lain," katanya.<br /><br />Untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan baik itu yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun koorporasi.<br /><br />"Harapan kita ke depan, aparat penegak hukum juga dapat bertindak tegas terhadap mereka yang membakar hutan dan lahan, dengan diproses menggunakan Perda, KUHP atau Undang-Undang Lingkungan Hidup, jadi ada efek jera bagi mereka yang sengaja membakar," katanya. (das/ant)</p>
