Berdasarkan pemantauan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan terhadap data daftar pemilih tetap masih banyak data yang tidak semestinya seperti adanya anggota TNI dan Polri yang masuk dalam daftar pemilih tetap. <p style="text-align: justify;">Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan Mahyuni usai rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu, berdasarkan verifikasi secara acak di beberapa TPS di seluruh kabupaten dan kota, terdapat 57 DPT merupakan anggota TNI dan Polri yang masih aktif.<br /><br />"Berdasarkan ketentuan, anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut dalam Pemilu atau netral, tetapi kenyataannya masih banyak masuk DPT," katanya.<br /><br />Berdasarkan verfikasi Bawaslu yang dilakukan di beberapa TPS di seluruh kabupaten dan kota dari 57 anggota TNI dan Polri yang masuk DPT tersebut adalah, satu orang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 48 orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kotabaru satu orang, Banjarbaru, empat orang dan Barito Kuala empat orang.<br /><br />Verifikasi tersebut, kata dia, belum dilakukan terhadap seluruh TPS, tetapi hanya perwakilan yaitu satu desa satu tempat pemungutan suara.<br /><br />"Kalau dilakukan verifikasi ke seluruh TPS yang jumlahnya mencapai 8.933 TPS, dipastikan jumlah data DPT yang tidak sesuai akan jauh lebih banyak," katanya.<br /><br />Menurut Mahyuni, verifikasi terpaksa hanya bisa dilakukan secara sampel saja, karena jumlah PPL Bawaslu yang cukup terbatas yaitu hanya 2.800 orang, sehingga tidak mencukupi.<br /><br />Selain banyaknya data tidak sesuai, hingga kini juga masih terdapat 53.457 DPT dari delapan kabupaten, nomor induk kependudukannya (NIK) masih kosong, selain itu 1.462 NIK ganda, dan 63.797 NKK kosong.<br /><br />Bawaslu juga menemukan sebanyak 517 orang yang sudah meninggal, namun masih tercatat sebagai DPT dan sebanyak 3.831 orang nama ganda.<br /><br />"Kami harap persoalan tersebut bisa dicermati oleh seluruh anggota KPU kabupaten dan kota, karena validitasi data sangat diperlukan untuk menyiapkan logistik," katanya.<br /><br />Berdasarkan data yang akurat, maka KPU atau pemerintah akan mampu mencegah terjadinya kelebihan logistik sehingga mubazir atau sebaliknya untuk mengantisipasi kekurangan logistik.<br /><br />Mahyuni menilai, kendati masih banyak kekurangan, tetapi berdasarkan pemantauan Bawaslu, kinerja KPU sudah sangat luar biasa, untuk mengantisipasi berbagai persoalan.<br /><br />"Secara nasional Kalsel masih cukup bagus, berbagai kekurangan dan persoalan yang terjadi, semata-mata karena kondisi geografis dan keterbatasan SDM, belum terindikasi adanya kesengajaan," katanya.<br /><br />Ketua KPU Kalsel Samanhuddin Muharam mengungkapkan, pihaknya terus melakukan validitasi data hingga batas waktu pencoblosan berakhir.<br /><br />"Jadi kendati DPT telah ditetapkan, kita akan terus melakukan perbaikan data, sehingga seluruh masyarakat bisa memanfaatkan hak pilihnya pada saat pesta demokras berlangsung," katanya. Kaswir <strong>(das/ant)</strong></p>
