Angka Kemiskinan Kalbar Menurun 0,04 Persen

oleh

Sekretaris daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie, memastikan terjadi penurunan penduduk miskin di provinsi itu dengan persentase penurunan 0,04 persen. <p style="text-align: justify;">"Persentase penduduk miskin di Kalbar dari tahun sampai dengan bulan Maret 2015 menunjukkan kecenderungan menurun, demikian pula halnya dengan jumlah penduduk miskin di Kalbar," kata M Zeet di Pontianak, Jumat.<br /><br />Dia menjelaskan, pada tahun 2005, penduduk miskin yang berjumlah 626.700 jiwa, berkurang menjadi 383.700 jiwa pada bulan Maret 2015. Jika dibandingkan pada kondisi bulan September 2014, angka kemiskinan Provinsi Kalbar mengalami penurunan sebesar 0,04 persen.<br /><br />Namun disertai dengan penurunan jumlah absolut penduduk miskin, yang pada September 2014 berjumlah 381.910 menjadi 383.700 pada Maret 2015, di mana jumlah penduduk bertambah sebanyak 1790 jiwa pada bulan Maret 2015.<br /><br />Kondisi itu menunjukkan bahwa laju penurunan angka kemiskinan. Artinya terjadi perlambatan penurunan angka kemiskinan di Kalbar.<br /><br />"Terkait dengan kondisi tersebut, dia meminta kepada seluruh elemen TKPK baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat segera mengidentifikasi penyebab utama dari perlambatan penurunan angka kemiskinan.<br /><br />Dia menyebutkan, jika persentase penduduk miskin sudah semakin kecil, maka upaya-upaya untuk menurunkan persentase tersebut akan semakin tidak mudah.<br /><br />Melihat hal di atas, dengan kondisi demikian M Zeet berharap kerja keras dan komitmen dari semua pihak harus selalu ditingkatkan, khususnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan kabupaten dan Kota di Kalbar.<br /><br />"Terlebih lagi bila kita memperlihatkan RPJMD Kalbar, yang menargetkan pengurangan persentase penduduk miskin sampai dengan 4,42 persen pada tahun 2018, dari starting poin di tahun ini yang sebesar 8,03 persen.<br /><br />Kita pahami bersama, bahwa masalah kemiskinan merupakan dampak dari kesenjangan pembangunan berbagai sektor yang menjadi problem utama nasional," tuturnya.<br /><br />Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya program pembangunan yang mendorong tumbuh kembangnya peran serta dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.<br /><br />"Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menanggulangi kemiskinan di Kalbar, melalui berbagai program lintas sektor dan lintas SKPD terkait, karena kita berkeyakinan bahwa kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja, tetapi harus multi sektor, dengan melibatkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah," tuturnya. (das/ant)</p>