Antisipasi Balatkom Dan Paham Radikal, Korem 121 ABW Gelar Sosialisasi

oleh

Komandan Korem (Danrem) 121/Abw Brigadir Jenderal TNI Bambang Ismawan, S.E.,M.M. yang diwakili Kepala Staf Korem 121/Abw Kolonel Czi Arnold A.P Ritiauw membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Pembinaan Antisipasi Balatkom dan Paham Radikal, di Aula Balai Prajurit Korem 121/Abw jalan sunan Kuning nomer 1 Sintang, Senin (11/12). <p style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain Kasi Teritorial Korem 121/Abw, ketua PEPABRI Kabupaten Sintang, ketua PPAD, ketua FKPPI, ketua PPM, Para Kabalak Aju, Perwira, Bintara dan Tamtama Korem 121/Abw serta dari Persit KCK Koorcabrem 121 dengan pembawa materi Mayor Chk Suradi Sungkoatmojo,SH.<br /><br />Komandan Korem 121/Abw dalam sambutannya yang dibacakan Kasrem mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua akan sejarah kelam bangsa kita akibat pemberontakan G30/S PKI, Oleh karena itu, bahaya laten yang dapat mengancam keutuhan dan keselamatan NKRI dari rongrongan yang datang dari dalam maupun dari luar yang sudah semakin nyata keberadaannya ditengah-tengah kita, oleh karena itu hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 3 Tahun 2003 tentang pertahanan Negara. Maka keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia harus kita jaga dari segala ancaman, tantangan dan gangguan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan Negara yang sangat kita cintai ini, ungkapnya.<br /><br />Lanjut kata Danrem, mengingat pentingnya sosialisasi ini saya tekankan agar seluruh peserta memperhatikan, mencermati dan dapat mengambil inti sarinya dari apa yang akan diberikan oleh pembawa materi sehingga masing-masing prajurit kususnya anggota korem 121/Abw tidak ada yang terpengaruh atau terhasut oleh ajakan, bujukan dan rayuan pihak tertentu yang akan memberikan paham yang tidak sesuai dan bertentangan dengan dasar Negara kita Pancasila dan UUD 1945,  pungkasnya. (Rem)</p>