Aparat Diminta Tertibkan Kendaraan Bertangki Modifikasi

oleh

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran meminta aparat kepolisian setempat segera menertibkan kendaraan bertangki besar yang sengaja dimodifikasi demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak. <p style="text-align: justify;">"Kalteng akan selalu kekurangan BBM bersubsidi kalau kendaraan bertangki modifikasi masih ada. Kasihan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak dapat menikmati BBM bersubsidi," katanya di Palangka Raya, Sabtu.<br /><br />Menurut Wakil Gubernur Kalteng itu kendaraan modifikasi masih banyak ditemukan mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat. Hal itu membuat dirinya khawatir BBM bersubsidi akan mengalami kelangkaan.<br /><br />Apalagi, lanjutnya, pemerintah pusat berencana melakukan pembatasan terhadap BBM Bersubsidi dan ini akan semakin mempersulit keadaan masyarakat di "Bumi Tambun Bungai" itu.<br /><br />Pada sisi lain, katanya, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalteng sedang memperjuangkan agar kuota BBM segera ditambah dengan menyesuaikan perkembangan daerah tersebut.<br /><br />"Kalteng mendukung penghematan BBM bersubsidi tapi kondisi di lapangan masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Jadi, saya berharap kuota BBM bersubsidi selama ini jangan di kurangi, melainkan harus ditambah," katanya menegaskan.<br /><br />Ia mengemukakan sekarang ini Gubernur Kalteng bersama Gubernur Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan akan mengadakan pertemuan pada minggu kedua April untuk membicarakan krisis BBM di empat provinsi itu.<br /><br />Untuk Kalteng saja kekurangannya mencapai puluhan ribu kiloliter dengan rincian suplai premium per bulan 7.968 kiloliter sedangkan kebutuhan di lapangan mencapai 38.338 kiloliter dan solar suplainya 3.100 kiloliter per bulan sedangkan kebutuhan 23.300 kiloliter.<br /><br />"Namun masyarakat Kalteng juga harus mendukung dengan menggunakan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan. Bukan memodifikasi tangki kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya. Cara-cara seperti itu kurang tepat karena menghilangkan hak orang lain," demikian Diran. <strong>(phs/Ant)</strong></p>