DPRD Kota Balikpapan mengesahkan APBD 2013 sebesar Rp2,5 triliun, setelah mendapat persetujuan dari tujuh fraksi dalam rapat paripurna Senin. <p style="text-align: justify;">Nilai tersebut lebih besar ketimbang APBD 2012 sebesar Rp2,2 triliun, atau naik sebesar Rp300 miliar.<br /><br />Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan dari Rp2,5 triliun tersebut, biaya langsung mencapai Rp1,7 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp782 miliar, dengan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp329 miliar.<br /><br />Dia optimistis pemerintah kota (pemkot) dapat merealisasikan target PAD itu, karena masih banyak sektor yang miliki potensi untuk peningkatan PAD.<br /><br />"Pembahasan APBD 2013 ini sungguh luar biasa. Sangat melelahkan karena pembahasannya kadangkala sampai dinihari. Semuanya demi kepentingan rakyat karena APBD itu sesungguhnya hak rakyat," kata Solong, usai rapat paripurna.<br /><br />Menurut dia, dalam APBD ini dianggarkan pembangunan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporadbudpar) serta Kantor Arsip.<br /><br />Solong juga berharap kalangan pers juga ikut mengawal penyerapan APBD sehingga benar-benar sesuai peruntukkannya dan tepat sasarannya.<br /><br />"Kawan-kawan pers adalah mata dan telinga masyarakat seluruhnya sementara kami adalah pelayan masyarakat. Kawan insan pers harus mengawal pelaksanaan APBD ini agar tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tercapai," katanya.<br /><br />Seperti dikatakan Solong, sebelumnya pembahasan APBD ini memang berlangsung ketat karena DPRD menyoroti sejumlah penganggaran dengan lebih rinci.<br /><br />Pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pegawai yang mencapai Rp800 miliar dianggap tidak pas, kendati jumlah itu tidak mencapai 50 persen dari anggaran keseluruhan.<br /><br />"Bukankah kita sudah berkomitmen bahwa anggaran belanja langsung sedikitnya mencapai 60 persen dari anggaran keseluruhan, agar masyarakat benar-benar merasakan keuntungan dan manfaat pembangunan ini," katanya.<br /><br />Namun demikian, setelah sejumlah pembahasan, termasuk isu miring pembahasan anggaran di Jakarta dimana hampir seluruh anggota DPRD Balikpapan dan para pejabat Pemkot hadir, anggaran tersebut disahkan juga.<strong> (das/ant)</strong></p>
