Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). <p style="text-align: justify;">Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Nunukan, Marli Kamis, di Nunukan, Jumat, menyatakan setelah melakukan monitoring ke lapangan pada saat reses baru-baru ini masih ditemukan banyak persoalan.<br /><br />Ia menilai ternyata keterpaduan antara kemajuan laporan proyek dengan laporan tertulis masih ada yang tidak mengacu pada hasil musrenbangdes sehingga masyarakat mengeluh karena usulannya pada musrenbang tidak terakomodasi di dalam penentuan APBD.<br /><br />FPD, katanya, menjadikan persoalan tersebut sebagai sebuah pertanyaan besar, sejauhmana hasil musrenbangdes itu disampaikan secara berjenjang dari desa ke kecamatan lalu pemerintah kabupaten.<br /><br />"Hal ini yang selalu dipertanyakan masyarakat setiap anggota Dewan reses. Katanya apa manfaatnya musrenbang sementara hasilnya tidak diakomodasi juga," tegas legislator asal wilayah III Kabupaten Nunukan itu.<br /><br />Masalah hasil musrenbangdes yang jarang diakomodasi di dalam APBD juga diakui Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur Nunukan, H Hamzah, bahwa keluhan masyarakat soal terealisasinya hasil murenbangdes di dalam pelaksanaan APBD sudah lazim.<br /><br />"Banyak usulan masyarakat melalui musrenbangdes, ternyata tidak ada di dalam daftar kegiatan APBD," ujarnya.<br /><br />Masalah seperti itu, kata H Hamzah, bukan hal yang baru tetapi pada umumnya usulan masyarakat dari desa itu tidak diakomodasi ke dalam APBD.<br /><br />"Kalaupun ada mungkin cuma sebagian kecil atau desa atau kelurahan tertentu saja," keluhnya.<br /><br />Ia mencontohkan beberapa pembangunan jalan desa atau semenisasi yang diusulkan masyarakat Desa Tanjung Harapan tidak ada dalam daftar proyek tahun anggaran 2012 ini. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
