APBD-P Belum Diteken, DPRD Akan Surati Pj Bupati Melawi

oleh

DPRD Melawi akan melayangkan surat kepada penjabat bupati Melawi, Hatta berkenaan dengan belum ditekennya, hasil evaluasi APBD-P yang telah diteken oleh gubernur Kalbar Cornelis. <p style="text-align: justify;">“Kita juga menunggu, beberapa waktu lalu Pj Bupati juga telah hadir, namun kita masih menunggu lampiran surat yang belum lengkap, karena belum melampirkan hasil evaluasi, dan RKA yang menjadi satu kesatuan perda yang akan disahkan” kata ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin.<br /><br />Tajudin mengatakan, lambatnya penanda tanganan hasil evaluasi pembahasan APBD-P,  oleh penjabat bupati, berdampak pada semua kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Melawi.<br /><br />“Sangat berdampak, bahkan kita juga sayangkan, padahal kami dari DPRD sudah menyampaikan hasil pembahasan ini sudah sejak lama, namun sampai sekarang belum juga ditandatangani,” katanya.<br /><br />Pihak yang mengaku terkena dampak akibat lambatnya, penandatangan hasil evaluasi adalah, para kepalda desa, di Melawi. Satu diantaranya Kepala Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan, Kamsuri.<br /><br />Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian, kapan ADD akan dicairkan, disatu sisi masyarakat sudah tahu keberadaan dana desa dari pusat tersebut, tapi sampai sekarang dana tersebut belum disalurkan ke Kas desa. <br /><br />“Karena itu saya mempertanyakan kapan eksekusi dana desa yang katanya sekarang sudah ada di kas daerah,” ungkap Kamsuri.<br /><br />Menurut dia jika bermuara dari Undang-Undang  nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sudah jelas bahwa mengenai pencairan, penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut sudah diatur secara teknis. Kemudian diperkuat lagi pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup).<br /><br />“Memang sudah ada bahasa bahwa untuk tahun pertama pengelolaan dana desa akan dipermudah bahkan akan ada semacam dipensasi,” ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono mengatakan, belum cairnya dana untuk Panwas dikarenakan hasil evaluasi pembahasan APBD-P hingga saat ini masih belum ditandatangani oleh penjabat bupati Melawi.<br /><br />"Kita belum tahu kapan pasti pencairannya. Tapi kalo bisa saya juga inginnya secepatnya bisa dilakukan pencairan," harapnya.<br /><br />Berbeda dengan DPRD lain, wakil ketua DPRD Melawi, Kluisen justru mendukung kebijakan penjabat bupati Melawi, terutama program 3 T, Tertib Pemerintahan, Tertib Administrasi dan Tertib Keuangan.<br /><br />“Namun saya harap program 3 T ini jangan hanya gertak sambal, penjabat bupati harus benar-benar bisa merealisasikan apa yang diucapkan, kita ingin penjabat bupati bisa merubah Melawi menjadi lebih baik,” katanya.<br /><br />Kluisen mengungkapkan, program 3 T tersebut sangat baik, jika benar-benar diterapkan, oleh penjabat. Karena selama ini memang Pemerintahan, Administrasi dan keuangan dinilai belum maksimal.<br /><br />“Ya semoga saja 3 T ini berjalan sesuai dengan rencana, kita sebagai mitra kerja pemerintahan akan mendukung, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (KN)</p>