Setelah melalui proses pembahasan bersam aeksekutif dalam rapat gabungan komisi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2011. <p style="text-align: justify;">Pada Jumat (30/09/2011) lalu telah digelar rapat paripurna ketujuh masa persidangan ke tiga dengan agenda penyampaian laporan gabungan komisi terhadap hasil pembahasan raperda tentang perubahan APBD tahun 2011 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sintang.<br /><br />Bupati Sintang Milton Crosby menyampaikan hasil pembahasan bersama terhadap anggaran perubahan itu merupakan wujud keseriusan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, untuk target pendapatan daerah ditetapkan lebih dari Rp 800 miliar, sementara belanja setelah dilakukan pembahasan diperoleh angka sebesar Rp 907,662 miliar terdiri dari belanja tak langsung langsung Rp 452,1137 miliar, belanja langsung sebesar Rp 455,488 miliar. Kekurangan belanja kemudian ditutupi dari target pendapatan dari pembiayaan sebesar Rp 128,337 miliar.<br /><br />Usai paripurna, kepada sejumlah wartawan, Milton mengatakan defisit itu memungkinkan sepanjang masih dalam toleransi.<br /><br />“Kita beri batasan defisit 4 persen dari total anggaran dan dalam APBD perubahan ini kita tidak defisit,” ujarnya.<br /><br />Karena kata dia defisit anggaran yang ditetapkan pada APBD murni 2011 lalu sekitar Rp 22 juta sudah ditutupi dengan pendapatan dari pembiayaan atau sisa lebih perhitungan anggaran.<br /><br />“Jadi anggaran kita sudah balancem, tidak ada defisit lagi, malah surplus, keuangan kita kan terbaik di Kalbar, boleh di cek,” kata dia.<br /><br />Memang menurut milton penetapan anggaran defisit itu biasanya terjadi di awal anggaran karena ketika itu belum diketahui pasti berapa banyak uang yang masuk.<br /><br />“Tetapi biasanya defisit itu tertutupi setelah anggaran perubahan,” ucapnya.<br /><br />Ketua DPRD Sintang, Harjono mengatakan pembahasan anggaran perubahan ini sudah melalui proses dan bersyukur bisa disahkan tepat waktu.<br /><br />“Secara aturan kita sudah jalankan dan ketuk palu hari ini sudah tepat waktu, secepatnya akan kita sampaikan hasil perubahan ini ke provinsi,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>
