APBD Perubahan 2012 Kotim Defisit Rp77 Miliar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah 2012 mengalami defisit sebesar Rp77 miliar lebih. "Sebelum perubahan APBD tahun 2012 Kabupaten Kotim diperkirakan sebesar Rp861,098 miliar, Belanja sebesar Rp885,098 miliar dan defisit sebesar Rp24Miliar," kata wakil Bupati Kotim Muhammad Taufiq Mukri di Sampit, Rabu. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2012. Setelah dilakukan perubahan APBD tahun 2012 yaitu untuk pendapatan dipatok sebesar Rp891,453 miliar dan bertambah menjadi Rp30,354 miliar. Untuk belanja sebesar Rp968,586 miliar dan bertambah sebesar Rp83,487 miliar. Untuk defisit sebesar Rp77,132 miliar dan bertambah sebesar Rp53,132 miliar. Kenaikan belanja yang cukup besar pada APBD perubahan tahu 2012 tersebut, mengacu kepada asumsi ekonomi makro pada APBN-Perubahan tahun 2012. Asumsi tersebut antara lain, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,50 persen. Laju inflasi diprediksi berada pada kisaran 6,80 persen. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dipatok pada angka Rp9.000/dolar, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) selama 3 bulan sebesar 5 persen. Menurut Taufiq Mukri, mengacu pada harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan pada kisaran 105 dolar per Barel dan Lifting Oil yang ditetapkan sebesar Rp930.000 barel per hari dan jumlah penduduk miskin 10,50 hingga 11,50persen. Dalam perkiraan APBD perubahan tahun 2012, terlihat terjadi peningkatan anggaran yang cukup besar pada pos belanja daerah. Sementara jumlahnya tidak sebanding dengan keberhasilan daerah dalam menggali pendapatan, yang akibatnya terjadi defisit keuangan cukup besar. Dalam rancangan itu disampaikan PAD naik sebesar Rp39 miliar lebih atau sebesar 79 persen lebih dari yang diteargetkan. Sedangkan dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp1 miliar lebih atau sebesar 0,14 persen dari yang ditargetkan. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp7,7 miliar lebih atau sebesar 9 persen lebih dari yang ditargetkan. Dengan melihat hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan keadaan antara lain, adanya beberapa pergeseran anggaran dalam suatu kegiatan dan jenis belanja yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. "Adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, dan adanya konsolidasi pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya. Untuk penambahan pendapatan selama tahun 2012, hanya dari RSUD Dr Murjani Sampit dan Akademi Keperawatan (Akper) Sampit, sedangkan disektor lain masih tidak ada peningkatan. Pemerintah daerah merasa perlu menerapkan kebijakan antara lain mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pelayanan publik, khususnya usaha ekonomi produktif, mendukung sektor pertanian dalam arti luas. "Selain itu, kami juga melakukan penghematan anggaran, khususnya untuk kegiatan yang tidak terlalu penting," katanya. (phs/Ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan