Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Minsen menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah tergolong tidak sehat apabila 50 persen dana yang ada untuk belanja pegawai. <p style="text-align: justify;"><br />"Kalau sampai hal itu terjadi maka bisa dikatakan belum mendukung pelayanan publik," kata Minsen di Pontianak, Kamis (06/01/2011). <br /><br />Minsen menjelaskan, sebelumnya dalam Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2011 juga dinilai tidak sehat karena porsi untuk belanja pegawai lebih besar dari belanja publik. <br /><br />"Tetapi kini APBD Pemprov Kalbar sudah terbilang sehat, yaitu sekitar 48 persen untuk belanja pegawai dan 52 persen untuk belanja publik dari besaran APBD Rp1,84 triliun," kata Minsen. <br /><br />Ia berharap, kabupaten/kota yang ada juga menyusun APBD yang sehat, sehingga pelayanan publik tetap menjadi prioritas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. <br /><br />Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, APBD Kalbar 2011 sebesar Rp1,845 triliun, sedangkan target pendapatan sebesar Rp1,73 triliun. Maka diperkirakan akan ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp150 miliar. <br /><br />Menurut Christiandy, Silpa sebesar Rp150 miliar tersebut akan digunakan untuk pembiayaan sebesar Rp115 miliar. "Sedangkan Rp35 miliar sisanya akan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah," jelasnya. <br /><br />APBD 2011 sebesar Rp1,845 triliun, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp895,51 miliar lebih dan Belanja Langsung sebesar Rp953,13 miliar lebih. <br /><br />"Jumlah tersebut berimbang, antara belanja langsung dan tidak langsung. Itu sudah baik," kata Christiandy. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
