Asosiasi Desa : Kasus Camar Bulan, PKR Harus Segera Diwujudkan

oleh

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Sambas, Denny mengatakan, polemik tapal batas negara yang terjadi di Dusun Camar Bulan terjadi karena luasnya wilayah Kalimantan Barat sehingga sulit dikontrol. <p style="text-align: justify;">"Untuk itu kita harapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bisa jeli dalam menyelesaikan permasalahan ini. Luasnya wilayah Kalbar mengakibatkan pemerintah daerah, terutama provinsi Kalbar sulit untuk mengakses daerah terjauh dari ibu kota," katanya di Pontianak, Jumat.<br /><br />Denny menyatakan, untuk mengatasi permasalahan itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk provinsi baru.<br /><br />Dalam hal itu, gaung pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalbar perlu segera dilakukan supaya rentang kendali pemerintahan bisa lebih diperkecil.<br /><br />Sehingga, kata dia, pemerintah provinsi bisa lebih fokus mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di daerah terpencil, khususnya wilayah perbatasan.<br /><br />Forum Kepala Desa Kalimantan Barat mengharapkan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) segera dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI, mengingat ada tiga kabupaten yang masuk dalam calon provinsi tersebut letaknya berbatasan langsung dengan negara Malaysia.<br /><br />"Meski permasalahan tapal batas negara menjadi kewenangan pemerintah pusat, tentu Gubernur Kalbar sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah tidak bisa lepas dari polemik di Camar Bulan," katanya.<br /><br />Terlebih, kata dia, dengan minimnya sarana infrastruktur di daerah permatasan menjadi salah satu pemicu polemik tersebut.<br /><br />Karena sudah bukan menjadi rahasia lagi, banyak warga negara Indonesia yang hidupnya sangat tergantung dengan negara tetangga.<br /><br />Dia mengatakan, di Kalimantan Barat ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.<br /><br />"Saat ini, kondisi infrastruktur sangat memprihatinkan, terutama di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia," kata Denny.<br /><br />Menurutnya, jika pembentukan PKR lambat dilakukan, maka akan sangat memprihatinkan kondisi kehidupan masyarakat terutama perbatasan Malaysia dan Indonesia, termasuk di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, yang saat ini menjadi perhatian semua pihak.<br /><br />"Bukan tidak mungkin, kalau dibiarkan kondisi masyarakat di perbatasan semakin memerihatinkan. Karena saat ini masih dilanda kemiskinan dan keterbelakangan," katanya.<br /><br />Dia khawatir, masyarakat perbatasan lebih memilih Malaysia, dibanding tanah air sendiri, mengingat akses ke Malaysia lebih dekat daripada Indonesia.<br /><br />"Perlu diketahui, masyarakat perbatasan lebih sejahtera ke Malaysia dari pada Indonesia," tuturnya.<br /><br />Denny juga mengatakan, jika pembentukan PKR terus dibiarkan, akan terjadi bahaya. Selain permasalahan pergeseran wilayah di perbatasan, sudah banyak masyarakat di sana ingin pindah warga negara.<br /><br />"Kesenjangan antara Indonesia-Malaysia perlu diperhatikan, agar masyarakat di perbatasan lebih sejahtera dan mereka sangat menghargai republik ini. Untuk itu diperlukan proses pemekaran wilayah, agar rentang kendali pemerintahan bisa lebih dekat, dengan demikian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di calon provinsi yang akan dimekarkan tentu bisa cepat dikejar," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>