Atasi PETI, Dinas Pertambangan Harus Kerja Ekstra

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang di minta untuk bisa kerja ekstra mengatasi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sintang sehingga aktivitas yang cenderung merusak lingkungan itu bisa berkurang. <p style="text-align: justify;">“Itu sudah tugas Dinas Pertambangan apalagi seingat saya setiap tahun ada alokasi anggaran untuk penertiban, bahkan tahun ini juga ada alokasi anggaran untuk penertiban itu,” kata Muana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang , Senin (17/11) di Sintang.<br /><br />Ia mengatakan intensitas pengawasan terhadap aktivitas PETI di Sintang memang harus ditingkatkan oleh sejumlah instansi yang bertanggungjawab terhadap persoalan PETI tersebut.<br /><br />“Saya kira Dinas Pertambangan dan aparat perlu lebih sinergis lagi untuk mengupayakan penertiban,” ucapnya.<br /><br />Namun penertiban juga menurutnya mestinya bisa dibarengi dengan tawaran alternatif penghasilan lainnya agar para pelaku PETI bisa mendapatkan alternatif mata pencarian.<br /><br />“Kalau ada alternatif mata pencarian, saya kira para pelaku ini tidak akan mengulangi aktivitas mereka di lokasi-lokasi tambang,” jelasnya.<br /><br />Menurutnya, aktivitas pertambangan emas ini memang menggiurkan apalagi saat ini harga emas sudah sangat tinggi.<br /><br />“Bayangkan kerja sehari dapat 6 sampai 7 gram saja sudah sangat besar hasilnya sehingga tidak heran banyak yang beralih menjadi penambang emas,” tukasnya.<br /><br />Menurutnya, masyarakat yang menggeluti pertambangan emas ilegal lebih banyak di dasari motif ekonomi karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.<br /><br />“Masyarakat berpikirnya praktis saja, kalau ada alternatif pekerjaan lain yang lebih menjanjikan saya kira mereka tidak akan memilih menjadi penambang emas ilegal apalagi aktivitas itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah,” ujarnya.<br /><br />Ia berharap dengan tingginya harga karet saat ini bisa mengalihkan pandangan masyarakat yang beraktivitas di pertambangan ilegal untuk beralih menjadi petani karet.<br /><br />“Karet sudah terbukti tidak mempan dihantam krisis ekonomi dan merupakan sumber daya yang tak akan habis sehingga saya kira sangat bagus menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat,” kata dia. <br /><br />Ia menilai, peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman ke masyarakat yang beraktivitas di pertambangan ilegal penting agar masyarakat memahami dampak dari aktivitas mereka terhadap diri sendiri maupun lingkungan.<br /><br />“Solusi yang ditawarkan untuk mengalihkan pekerjaan juga sudah seharusnya efektif dalam mendorong ekonomi kerakyatan,” ujarnya. <strong>(phs)</strong></p>