Awal November, Paripurna Nota Keuangan APBD 2012

oleh

Jika tidak ada aral, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang awal bulan ini akan memulai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, berharap cepat diketuk palu sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan optimal. <p style="text-align: justify;">“Kami sudah susun agenda hingga akhir tahun ini, harapannya semua agenda yang disusun itu bisa tepat waktu,” kata Harjono, Ketua DPRD Kabupaten Sintang kepada kalimantan-news.com baru-baru ini.<br /><br />Ia mengatakan sebelum pelaksanaan reses yang dijadwalkan tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2011, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap hasil asistensi Perda Perubahan APBD yang telah disahkan dan disampaikan ke Gubernur Kalbar.<br /><br />“Setelah evaluasi hasil asistensi APBDP, anggota kita akan turun ke lapangan melaksanakan reses sekaligus menginventarisasi aspirasi dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya,” jelas Bejang, begitu ia biasa disapa.<br /><br />Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang ini mengatakan pada 2-4 November 2011 ini, DPRD mengagendakan paripurna penyampaian nota keuangan APBD 2012.<br /><br />“Begitu selesai reses, anggota kita langsung mengikuti paripurna penyampaian nota keuangan,” ucapnya.<br /><br />Pada 5-29 November mendatang, ia mengatakan agenda selanjutnya adalah pembahasan batang tubuh APBD 2012, dalam masa itu konsentrasi seluruh anggota DPRD benar-benar difokuskan pada penyelesaian pembahasan.<br /><br />“Karena rencananya pada 30 November kita akan usahakan APBD 2012 sudah disahkan,” jelasnya.<br /><br />Menurutnya, proses pembahasan tentu tidak lagi sulit karena sebelumnya KUA-PPAS untuk APBD 2012 sudah selesai dibahas dan disahkan.<br /><br />“Jadi kita tinggal singkronkan alokasi anggaran melihat dari besaran penerimaan atau dana yang masuk untuk APBD kita,” ujarnya.<br /><br />Usai pembahasan APBD 2012, ia mengatakan sepanjang Desember akan diisi agenda penyelesaian sejumlah perda yang sebelumnya masih menunggu hasil penelitian dan rekomendasi dari Gubernur seperti pemekaran kecamatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).<br /><br />“Penyelesaian dua perda ini penting karena seperti kecamatan baru nantinya akan berkaitan dengan penataan adiministrasi dan struktur organisasi, pengisian personil dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan eksekutif,” ucapnya.<br /> <br />Soal APBD, ia mengatakan dewan dan eksekutif selalu ingin tepat waktu dalam pembahasan dan pengesahan sehingga beberapa tahun terakhir penetapan APBD tidak pernah telat.<br /><br />“Makin cepat makin baik, artinya begitu selesai ketuk palu maka masih diperlukan asistensi ke provinsi, begitu selesai, harapan kita awal tahun APBD sudah bisa berjalan efektif,” tukasnya. <strong>(phs)</strong></p>