Badan Kehormatan DPRD Kalsel Gagal Ke Kemendagri

oleh

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gagal melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada 17 – 19 Juni 2012. <p style="text-align: justify;">Ketua BK DPRD Kalsel HM Zaini ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin, dengan nada kecewa, membenarkan kegagalan tersebut. Hal itu karena faktor intern dalam kelembagaan dewan.<br /><br />Namun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tak bersedia bicara banyak soal kegagalan BK DPRD Kalsel ke Kemendagri.<br /><br />"Kalau sudah begini keadaannya. Mau bagaimana DPRD Kalsel," katanya singkat kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.<br /><br />"Padahal jadwal kunjungan kerja keluar daerah bagi BK tersebut hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Kalsel. Kami dari BK yang memilih tujuan kunjungan kerja itu," demikian Zaini.<br /><br />Sebelumnya, H Hasmy Fadillah Akbar, anggota BK DPRD Kalsel dari Partai Golkar menerangkan, pihaknya bermaksud mendalami aturan penegakan kode etik dan disiplin anggota dewan tingkat provinsi.<br /><br />"Untuk pendalaman aturan tersebut kami ingin berkonsultasi dengan Kemendagri," ujar politisi senior Partai Golkar itu.<br /><br />Ia berharap, hasil pendalaman aturan penegakan kode etik dan disiplin tersebut, bisa mengajak rekan-rakan anggota DPRD Kalsel untuk lebih meningkatkan kinerja.<br /><br />"Kita berharap, dari hasil pendalaman aturan penegakan kode etik dan disiplin tersebut. Jangan sampai ada anggota dewan yang terkena sanksi," katanya.<br /><br />"Karena terus terang, kami sendiri dari BK tidak enak memberikan sanksi terhadap kawan-kawan sesama anggota dewan. Begitu pula mungkin, anggota yang kena sanksi pun juga kurang merasa enak," katanya.<br /><br />Oleh sebab itu, tutur alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut, dalam penegakan kode etik dan disiplin anggota dewan, pada prinsipnya BK akan selalu melakukan pendekatan secara persuasif.<br /><br />"Sedangkan pemberian sanksi, merupakan tindakan paling akhir dari BK, bila sudah berulang kali dilakukan pendekatan secara kekeluargaan serta teguran secara lisan," kata Hasmy Fadillah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>