Badan Ketahanan Pangan Kalsel Diminta Tingkatkan Kinerja

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diminta agar lebih meningkatkan kinerja, sesuai tugas pokok dan fungsi(tupoksi) yang menjadi tanggung jawabnya. <p style="text-align: justify;">Anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir H Hasymi Fadillah Akbar MM, di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan himbauannya sehubungan adanya temuan beredarnya sejumlah buah-buahan impor berformalin di pasaran provinsi tersebut.<br /><br />"Berdasarkan ketentuan, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan peredaran buah-buahan di pasaran adalah Badan Ketahanan Pangan," ujar alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarbaru itu.<br /><br />"Cakupan pengertian ketahanan pangan itu, juga bukan cuma berbungan dengan beras, tapi lebih luas lagi, termasuk buah-buahan," lanjut mantan karyawan Departemen Pertanian tersebut.<br /><br />Mengenai temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Banjarmasin terhadap sejumlah buah-buahan impor berformalin pada beberapa pedagang/mini market di ibukota Kalsel, politisi senior Partai Golkar itu memperkirakan, hal itu kemungkinan dari negara asal.<br /><br />"Pengawasan terhadap berbagai buah impor yang layak konsumsi atau memenuhi standar kesehatan itu sebenarnya menjadi tugas dan kewenangan petugas pada pintu gerbang masuknya buah-buahan dari luar negeri tersebut," tuturnya.<br /><br />Pasalnya formalin yang digunakan sebagai pengawet, pasarannya tergolong bebas, tanpa melalui pengawasan yang ketat, terkecuali kalau terjadi penyalahgunaan, baru bisa dikenakan tindakan, lanjutnya.<br /><br />Namun wakil rakyat yang memasuki usia 65 tahun itu berterima kasih atas sikap tanggap dari Badan POM Banjarmasin, yang bukan saja melakukan razia terhadap bahan/makanan dan minuman jadi, tapi barang dagangan lain yang menjadi konsumsi masyarakat.<br /><br />Terhadap temuan buah-buahan impor berformalin, dia menyatakan, akan membicarakan dalam rapat internal Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi perindustrian dan perdagangan, serta pertanian secara umum.<br /><br />"Tak tertutup kemungkinan, Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam upaya deteksi dini terhadap masuknya hasil produk pertanian dari luar negeri," demikian Hasymi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>