Bahas Sengketa Batas Wilayah Sintang-Sekadau

oleh

SINTANG, KN – Batas waktu penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau ditenggat sebelum 2 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sekadau, Subandrio usai bertatap muka dengan Bupati Sintang Jarot Winarno membahas hal tersebut, belum lama ini, di Pendopo Bupati Sintang.

Batas waktu itu sendiri, menurut Subandrio, merupakan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menambahkan, apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, Kemendagri akan memutuskan sepihak.

“Mau tidak mau ini harus tuntas. Kita mengambil alternatif jalan tengah bagaimana semuanya berjalan baik,” harapnya.

Masalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau yang berada di Desa Bungkong Baru, Kecamatan Sepauk dan Desa Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu, diakui dia, sudah puluhan tahun belum terselesaikan.

“Kita coba membuka komunikasi kembali. Kita komunikasi antara Bupati Sintang dan Sekadau. Bertemu untuk membahas masalah batas wilayah,” kata Subandrio.

Pemkab Sekadau, kata Subandrio, menawarkan solusi penyelesaian batas wilayah ke Pemkab Sintang berdasarkan aspek demografi. Saran ini, atas dasar jejak pendapat yang dilakukan mereka terhadap warga di dua desa yang bersengketa batas wilayah.

“Pertimbangannya, kita melihat warga di Desa Sunsong itu khususnya di Bungkong hasil jejak pendapat, 79 persen menginginkan tetap masuk wilayah Sekadau. Kita dari aspek demografi saja bahwa ndak mungkin kita mindahkan orang. Jadi karena dia menginginkan ke Sekadau, ya kita amankan aspek demografinya. Dari hasil diskusi mudah mudahan ke depan tim teknis dapat memutuskan,” terangnya.

Ia berharap Pemkab Sintang menyetujui usulan Pemkab Sekadau untuk masukan penyelesaian batas wilayah yang telah menjadi masalah kedua kabupaten yang bertetangga ini selama puluhan tahun berdasarkan aspek demografi.

“Ini sudah puluhan tahun, mudah-mudahan di zaman kita tuntas itu, gerak cepat. Nanti kalau lahan yang lainnya itu, segala HGU, ya kita dari Sekadau itu bisa diurus belakangan. Yang penting secara demografi. Karena keinginan mereka tetap ingin di Sekadau. Kita menghomarti keinginan masyarakat,” harapnya.

Senada dengan Subandrio, Bupati Sintang Jarot Winarno juga berharap sebelum batas waktu yang diberikan oleh Kemendagri, Sintang dan Sekadau sudah menemukan kata sepakat.

“Jadi kita berjuang nih sebelum 2 Juli. Bisa tuntaslah antara Sintang dan Sekadau. Kebetulan komunikasi kami baik,” jelasnya.

Jarot pun memberi tanggapan terhadap opsi demografi yang ditawarkan Subandrio dalam menyelesaikan masalah sengketa batas wilayah.

Pemkab Sekadau, menurut dia, menawarkan solusi penyelesaian batas wilayah ke Pemkab Sintang berdasarkan aspek demografi. Saran ini, menurut Bupati, atas dasar jejak pendapat yang dilakukan terhadap warga di dua desa yang bersengketa batas wilayah.

“Sekadau lebih mengedepankan aspek demografi. Kalau aspek gegrafis sih Beliau tidak terlalu memikirkannya. Kita pun demikian. Ya kalau wilayah geografinya lebih luas kita pun senang, soal penduduk Sintang yang tidak mau di Bungkong, ya apa boleh buat, balek ke Sunsong,” ucapnya.

Namun menurutnya, Sintang dan Sekadau sudah hampir mencapai kata sepakat. Mereka sedang menyamakan persepsi terkait penyelesaian sengketa batas wilayah ini.

“Jadi sekarang lagi dibuatkan peta alternatif ke-4. Sudah mulai ada persamaan, persepsi sama, mudah-mudahan sebelum 2 Juli selesai,” pungkasnya. (*)