Bali berhasil menekan laju inflasi dengan capaian 4,61 persen (yoy) pada November 2012 dari yang diprediksikan sebesar 6,4 persen hingga akhir tahun. <p style="text-align: justify;">"Kami bersyukur inflasi bisa ditekan dan kami prediksikan hingga akhir tahun inflasi tetap terjaga di level yang rendah dan stabil," kata Asisten Sekdaprov Bali Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Ketut Wija, di Denpasar, Sabtu.<br /><br />Menurut dia, dengan inflasi yang rendah tentu akan semakin menguatkan daya beli masyarakat Bali dan berarti upaya mencapai kesejahteraan menjadi semakin dekat.<br /><br />"Boleh saja pertumbuhan naik, tetapi jika inflasi tinggi, maka juga tidak ada gunanya karena nilai uang menjadi turun," ujar Wija.<br /><br />Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Dwi Pranoto mengatakan capaian inflasi Bali yang stabil diyakini merupakan hasil koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, salah satunya melalui Tim Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah (TKPID) Provinsi Bali.<br /><br />"Tim ini telah terjalin dengan baik selama lebih dari empat tahun sehingga laju inflasi dalam beberapa tahun telah menunjukkan tren penurunan," ucapnya.<br /><br />Dwi juga menyebut terjaganya laju inflasi di Bali karena belum adanya kebijakan pemerintah pusat yang signifikan memengaruhi harga.<br /><br />Di sisi lain, Wija menyebutkan walaupun Bali berhasil menekan laju inflasi, masih ada sejumlah persoalan mikro ekonomi yang harus diselesaikan diantaranya kesenjangan pendapatan, angka kemiskinan dan pengangguran.<br /><br />"Kemiskinan masih di angka 4,18 persen, dan kita masih menyimpan 134 ribu rumah tangga miskin (RTM) yang harus segera dituntaskan dengan berbagai program yang sudah dirancang bersama seperti program Bedah Rumah, Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi), JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), dan termasuk Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida)," katanya.<br /><br />Sedangkan jumlah pengangguran di Bali mencapai 48 ribu dan masih banyak angkatan kerja yang terpaksa bekerja paruh waktu.<br /><br />"Kesenjangan pendapatan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, serta Bali bagian selatan dengan wilayah lainnya disebabkan karena kendala infrastruktur yang belum memudahkan akses perekonomian," ucap Wija. <strong>(das/ant)</strong></p>
