Balikpapan Sahkan Perda Retribusi

oleh

DPR Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan mengesahkan peraturan daerah (perda) untuk memungut retribusi di kota tersebut. <p style="text-align: justify;">"Dengan demikian, target pendapatan asli daerah (PAD) 2012 yang dipatok sebesar Rp290 miliar bisa dengan cepat terpenuhi," kata Ketua Komisi II DPR Kota Balikpapan Mukhlis setelah Sidang Paripurna pengesahan perda tersebut, Selasa (20/12).<br /><br />Mukhlis juga berharap Perda tersebut sudah bisa diberlakukan awal 2012.<br /><br />"Ini dasar hukum bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan untuk memungut retribusi. Dispenda bisa membuat pemetaan potensi dan pendataan wajib pajak sehingga bisa lebih intensif perolehan PAD nya," papar politis Partai Keadilan Sejahtera tersebut.<br /><br />Sebelumnya, Dispenda Balikpapan mengeluh tidak bisa terealisasinya target pendapatan akibat belum disahkannya Perda tentang retribusi.<br /><br />Kini, setelah Perda tersebut disahkan, DPR Kota Balikpapan berharap Dispenda segera bekerja maksimal dan mampu mencapai target yang ditetapkan.<br /><br />Pada APBD 2011, Pemkot Balikpapan harus merevisi target PAD dari Rp289 miliar menjadi Rp200 miliar karena perolehannya tak mencapai target. Akibatnya 43 proyek yang semestinya diluncurkan pada tahun anggaran 2011 harus menunggu di 2012 mendatang.<br /><br />Kepala Dispenda Kota Balikpapan Oemy Facessly mengatakan pengesahan Perda ini berpotensi menaikkan pendapatan daerah. Namun demikian, Oemiy menolak memberikan perkiraan kenaikan PAD akibat adanya retribusi ini.<br /><br />Selain pengesahan retribusi, Oemy mengatakan ada penyesuaian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat yang pada 2012 sudah diserahkan kepada Pemkot Balikpapan.<br /><br />Dia mengatakan apabila sebelumnya ditarik sebesar maksimal 0,3 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP), kini aturan tersebut diubah menjadi 0,1 persen dari NJOP yang nilainya sampai dengan Rp1 miliar dan 0,2 persen untuk tanah yang nilainya di atas Rp1 miliar.<br /><br />Kendati ada perubahan persentase, pihaknya yakin hal tersebut tidak akan mengurangi perolehan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ditarik.<br /><br />Oemy berujar pihaknya akan memperbarui data yang bisa menjadi dasar dalam penarikan PBB tersebut.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga diberikan wewenang untuk menyesuaikan NJOP berdasarkan atas lokasi. Selama ini, banyak kendala yang timbul dalam pertanahan ketika harus membayarkan NJOP yang nilainya berbeda jauh.<br /><br />"Pemkot akan lebih bisa menaksir harga agar bisa lebih adil sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang menegaskan penyesuaian angka PBB yang baru bisa diharapkan akan mendorong warga untuk lebih proaktif membayar pajak. Selama ini, tambahnya, warga sering merasa keberatan ketika harus membayar pajak dengan nilai yang tinggi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>