Bambang Widjojanto : Pemberantasan Korupsi Belum Tingkatkan Kesejahteraan

oleh

Praktisi Hukum Bambang Widjojanto menilai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini belum memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, namun baru sebatas riuh rendah pada pemberitaan di media. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat jadi pembicara pembanding bedah buku "Indonesia Optimis" karya Denny Indrayana di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin , Kalimantan Selatan, Sabtu.<br /><br />Menurut Bambang, saat ini pemberantasan korupsi hanya pada tataran penangkapan dan memberikan hukuman kepada pelaku koruptor belum menyentuh kepada sistem yang mencetak para koruptor itu sendiri.<br /><br />Dengan demikian, kata dia, pemberitaan tentang korupsi hanya berkutat pada angka-angka dan penangkapan, sedangkan efek dari pemberantasan korupsi tersebut belum sampai menyentuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<br /><br />"Jadi saya nilai pemberantasan korupsi saat ini maju tapi dampak kesejahteraan terhadap masyarakat belum ada," katanya.<br /><br />Dengan demikian, kata dia, bila sistem pemberantasan korupsi tidak segera diubah menyentuh kepada sistem yang mencetak terjadinya koruptor-koruptor tersebut maka pemberantasan korupsi bisa sia-sia bahkan hanya cenderung riuh rendah, berisik dan bising di media.<br /><br />Apalagi dengan sistem penanganan koruptor yang tidak jelas, seperti pemenjaraan yang tidak sesuai dan tidak menimbulkan efek jera, misalnya koruptor mendapatkan fasilitas yang mewah di penjara dan lainnya.<br /><br />Bambang juga mencontohkan pemberantasan korupsi belum menyentuh kesejahteraan masyarakat yaitu di bidang kesehatan, saat ini di Indonesia terdapat 50 juta bayi dari jumlah tersebut 50 persen di antaranya bermasalah dengan kekurangan zat besi yang mengakibatkan kemampuan otak balita terhambat.<br /><br />Dengan demikian dikhawatirkan pada 20 tahun ke depan generasi muda Indonesia tersebut tidak bisa bersaing dengan perkembangan zaman.<br /><br />"Bila sektor kesehatan tersebut dikorupsi dan tidak diselesaikan hingga ke sistemnya, maka kita bermain-main dengan kejahatan cukup besar," katanya.<br /><br />Sehingga sistem yang mencetak terjadinya korupsi harus menjadi prioritas untuk diberantas karena sistem tersebut jauh lebih jahat dari pada koruptor itu sendiri.<br /><br />Dengan memperbaiki sistem maka cukup dengan menyentuh 10 persen pelaku koruptor maka bisa menghasilkan 80 persen pemberantasan korupsi.<br /><br />Jadi tambah dia, dampak ke depannya masyarakat Indonesia harus takut korupsi bukan karena takut kepada penegak hukum tetapi kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi.<br /><br />Menjawab pertanyaan peserta bahwa koruptor harus dihukum mati, Bambang tidak setuju, seharusnya koruptor dihukum setengah mati melalui hukuman sosial dan lainnya.<br /><br />Misalnya koruptor dihukum menjadi tenaga kebersihan dengan menyapu got atau jalan di sepanjang Jalan Thamrin di Jakarta dan hukuman sosial lainnya.<br /><br />Selain itu juga dilakukan pemiskinan, karena biasanya koruptor paling takut bila jatuh miskin.<br /><br />Selain Bambang hadir sebagai pembicara pembanding adalah Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra dan Dosen Fakultan Hukum Unlam Hadin Muhjad.<br /><br />Acara yang dibuka Gubernur Kalsel Rudy Ariffin tersebut mendapatkan sambutan cukup antusias dari seluruh peserta, di mana para peserta berebut untuk bertanya.<br /><br />Setelah acara selesai Denny yang merupakan putra asli Kalsel langsung diserbu mahasiswa yang ingin mendapatkan tanda tangan dan foto bersama mantan Ketua Satgas Antimafia Hukum itu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>