Bangun Infrastruktur Pemerintah Diminta Tepat Sasaran

oleh

Ketua Umum Forum Konstitusi dan Demokrasi Ismadani Rofiul Ulya menyoroti pertemuan pemerintah dengan Jepang terkait proyek pembuatan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang dinilai tidak tepat sasaran. <p style="text-align: justify;">Ismadani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting namun harus memperhatikan kebutuhan primer dan sekundernya. Menurutnya  kereta cepat itu kebutuhan sekunder bukan primer. Kebutuhan primernya itu ya jalan utama yang dinikmati semua golongan masyarakat.<br /><br />“Daripada membuat kereta cepat yang investasinya dimiliki Jepang mending jalan Pantura diperlebar dibagusin hingga tidak ada lagi berita kecelakaan karena jalan Pantura jelek.<br /><br />Hal itu lebih nyata dibutuhkan masyarakat dari kalangan kecil hingga atas karena jalan Pantura merupakan akses utama di Jawa.” Ujar Ismadani<br /><br />Selain itu yang harus di perhatikan pemerintah adalah nasib KAI dan Bus Trayek Surabaya Jakarta. <br /><br />Kita tentu ingin negara Indonesia maju dari segi infrastruktur namun harus mengukur diri dan kemampuan. Antara produksi dan konsumsi harus seimbang tidak konsumsi terus namun produksinya rendah.<br /><br />“Jika proyek kereta cepat ini di teruskan maka tidak lama lagi akan ada banyak negara asing di Indonesia. Akan banyak dijumpai anak turun kita gedung-gedung dan produk-produk dengan nama asing semua.” Ujarnya.<br /><br />“investasi negara asing di Indonesia tentu akan memiliki konsekuensi ekonomi dan politik dikemudian hari. Dan yang menanggung akibatnya adalah generasi penerus bangsa ini”. Lanjutnya<br /><br />Sebelumnya Jokowi dan PM Shinzo Abe telah melakukan pertemuan yang berisi kesepakatan peningkatan kerja sama bidang politik, ekonomi, maritim, sosial, dan budaya antara Indonesia dan Jepang. Dari kesepakatan itu ada tiga hal utama yang akan dilkukan Jepang adalah investasi jepang pada blok masella dan pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya dan pembangunan pelabuhan Patimban.<br /><br />Ismadani berharap pemerintah tidak buru-buru dalam mengambil sikap, untuk pembangunan skala besar tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek yang akan terjadi baik bagi sosial ekonomi saat ini maupun dampak bagi beban negara yang akan datang. (Rls)</p>