Sebagai mantan Anggota DPRD Melawi, H. Yuhaidir prihatin dengan APBD tahun anggaran 2017 yang sampai sekarang belum disahkan. Hanya karena pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tak kunjung tuntas-tuntas. <p style="text-align: justify;">Dari sekian banyak kabupaten/kota se Kalimantan Barat, mungkin hanya Kabupaten Melawi yang APBD Tahun Anggaran 2017 yang belum disahkan. Karena itu, Mantan Anggota DPRD Melawi, Yuhaidir, minta kepada Dewan dan Pemerintah Kabupaten Melawi supaya membangun komunikasi untuk segera menyelesaikan APBD tersebut. “Pengesahan APBD harus segera dilakukan karena memang waktu yang tersedia sudah sangat singkat,” ungkapnya, kemarin.<br />Sebagai bagian dari masyarakat Melawi, dia juga berharap pengesahan APBD tahun ini tidak seperti tahun 2016 lalu. Sebab kalau pengesahan APBD tahun ini sampai molor lagi seperti tahun lalu, apalagi sampai melewati batas waktu yang ditentukan, maka Kabupaten Melawi akan terkena sanksi lagi dari pemerintah Pusat seperti tahun lalu. Bahkan pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan. <br /><br />“Seperti kasus tahun lalu, kasihan dengan masyarakat. Karena bagaimanapun ekonomi masyarakat harus didorong,” ujarnya.<br /><br />Dia mencontohkan seperti tahun lalu, karena mendapat sanksi akibat APBD terlambat disahkan, sehingga transfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke Kas Daerah Melawi ditunda oleh pemerintah Pusat, dan akhirnya berimbas kepada pelaksanaan roda pembangunan. <br /><br />“Kalau kasus tahun lalu terulang lagi pada tahun ini, bagaimana mau membangun, sementara infrastruktur sudah minta penanganan cepat. Jalan rusak disana sini tentu butuh biaya,” tuturnya.<br /><br />Ia melanjutkan, salah satu tindakan yang harus dilakukan sekarang yaitu mempercepat proses pengesahan APBD tahun 2017. Sebab bagaimana mau mempercepat pelaksanaan pembangunan kalau pengesahan APBD terlambat. <br /><br />“Agenda besar penempatan pejabat sesuai SOPD baru sudah dilakukan. Jadi langkah utama yang harus diambil tanpa mengabaikan kepentingan yang lain adalah focus menyelesaikan APBD tahun 2017,” ujarnya.<br /><br />Dia berharap Dewan dan Pemerintah supaya memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam menyelesaikan APBD tahun 2017 tersebut. Sebab banyak orang yang mengantungkan ekonominya dengan APBD Melawi, termasuk dirinya sebagai penjual material pasir yang selama ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan pemerintah. (KN)</p>
