Potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan cukup besar, sehingga Pemerintah kota setempat berani menargetkan perolehan dari sektor ini tahun 2013 sebesar Rp 15 Miliar. <p style="text-align: justify;">Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 12 Miliara, ujar Wali Kota Banjarmasin H Muhidin, saat acara mulai pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi proyek daerah Banjarmasin, jumat.<br /><br />Menurutnya, target tersebut akan dicapai melalui berbagai cara, seperti memberikan pelayanan terbaik dengan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM yang kesemuanya telah dilindungi payung hukum Perda dan peraturan wali kota.<br /><br />Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Banjarmasin, Khairil Anwar menambahkan, pengalihan PBB-P2 ini berdasarkan Undang-undang RI nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Kota Banjarmasin No 9 tahun 2011 tentang PBB-P2.<br /><br />"Penarikan pajak ini mulai efektif pada 1 januari 2013 nanti, dan penarikan PBB-P2 ini menjadi kota vioner di daerah ini,"ujarnya.<br /><br />Untuk itu langkah persiapan yang dilakukan Pemkot yakni menyediakan sarana dan prasarana berupa loket pelayanan terpadu, serta struktur organisasi dan tata kerja, SDM serta Perda dan perwali.<br /><br />Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak terkait yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kanwil Pajak Kalselteng, Bank Kalsel, BPN dan notaris/pejabat pembuat akta tanah.<br /><br />Kepala Kantor Wilayah Pajak Kalselteng, Satria Mekar Utama mengungkapkan, ada beberapa hal yang bisa menunjang naikknya potensi PBB di setiap wilayah.<br /><br />Diantaranya Pemda memiliki akses lengkap dengan wilayah kerjanya sehingga mempermudah proses penarikan PBB.<br /><br />"Dengan ini pelayananya diharapkan lebih bagus dan ini bisa memengaruhi hasil penerimaan PBB tersebut,"katanya.<br /><br />Dalam hal ini Pemda memang perlu melalukan sosialisasi lagi kepada masyarakat, terutama terhadap wajib pajak daerah di wilayahnya, dengan ini pihaknya pun siap memberikan bantuan secara teknis dalam pelaksanaan pajak tersebut, ujarnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
