Pusat Studi Pembangunan Kalimantan Timur (PSPKT) menyatakan sering terjadinya banjir di Kota Samarinda walau hanya dua hingga 3 jam diguyur hujan, disebabkan tiga faktor yakni sistem drainase, hutan kota, dan pertambangan. <p style="text-align: justify;">"Sistem saluran drainase (parit) di Samarinda tidak memadai karena saat ini sudah banyak yang tertutup oleh pembuatan bangunan yang tidak pada tempatnya, sehingga terjadi genangan air dalam jumlah besar yang menyebabkan banjir," tutur Koordinator PSPKT, Helmi Djafar, di Samarinda, Jumat.<br /><br />Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah dan tim terkait untuk melakukan berbagai cara guna memperbaiki sistem drainase tersebut, termasuk membuka dan membersihkan saluran yang menghambat perjalanan air.<br /><br />Penyebab banjir kedua, katanya, adalah menipisnya hutan kota yang berada di Samarinda. Saat ini potensi hutan sudah mulai berkurang karena banyak yang digusur menjadi pemukiman dan lainnya, sehingga dapat menjadi dampak buruk bagi masyarakat luas.<br /><br />Sedangkan penyebab banjir ketiga, lanjut dia, adalah banyaknya pertambangan batu bara yang ada di kota itu. Pertambangan yang merupakan penyebab banjir paling utama, perlu dilakukan penanganan secara khusus dari pihak terkait.<br /><br />Djafar menambahkan di zaman penjajahan Belanda, Samarinda sudah dirancang sebagai kota yang bebas banjir, yakni dengan memperhatikan kondisi sungai dan membangun kanal-kanal seperti di Amsterdam, Belanda yang lahan kotanya lebih rendah dari permukaan laut.<br /><br />Tapi sekarang banyak sungai kecil dan kanal di Samarinda yang tidak berfungsi, hal ini terjadi karena adanya pelebaran jalan yang tidak disertai dengan perbaikan drainase.<br /><br />Sebelumnya, dalam kaitan penanganan banjir itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan akan membantu mengatasinya, pasalnya Samarinda sudah cukup mengkhawatirkan, hujan hanya beberapa jam saja langsung terjadi banjir di mana-mana.<br /><br />Bentuk bantuan untuk mengatasi banjir antara lain Pemprov Kaltim akan memberikan anggaran sekitar Rp650 miliar, termasuk telah menghubungi Kementerian Perumahan untuk pemindahan permukiman di tepi Sungai Karang Mumus.<br /><br />"Saya juga sudah berbicara dengan Menko Kesra, Agung Laksono dan kemungkinan akan mendapatkan dana, pasalnya banjir di Samarinda bisa dikategorikan sebagai bencana alam karena sudah sering terjadi," ujar Awang.<br /><br />Sementara itu, Wali Kota Samarinda, H Syaharie Jaang mengatakan sangat mengapresiasi sikap Pemprov Kaltim yang akan membantu Samarinda dalam mengatasi masalah banjir.<br /><br />"Dana dari APBD Kota Samarinda terbatas sehingga tidak mungkin bisa mengatasi masalah banjir dengan maksimal, karena itu, dana sekitar Rp650 miliar yang akan diberikan Pemprov Kaltim akan sangat membantu menanggulangi banjir," ucap Jaang. <strong>(das/ant)</strong></p>















