Banyak Persoalan, Perkebunan Sawit Mandiri Tak Berkembang

oleh

Perkebunan sawit secara mandiri sangat berpeluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat. namun sayangnya, diatas kemauan masyarakat dalam membuka perkebunan sawit, banyak persoalan yang dihadapi. Dari survei yang dilakukan Penghimpunan Jurnalis (Pena) Melawi bekerjasama dengan WWF Indonesia, yang bertemu langsung dengan petani sawit mandiri di lapangan, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam budidaya kelapa sawit oleh masyarakat secara swadaya. <p style="text-align: justify;"><br />“Yang pertama Persoalan kekuatan finansial menjadi faktor utama sehingga banyak kebun tidak terpelihara dengan baik. Selain itu ada beberapa faktor lain, termasuk persoalan infrastruktur pendukung, hingga soal pemahaman petani dalam budidaya perkebunan kelapa sawit,” kata Eko Susilo, salah Ketua tim Assesmen Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Melawi, Jumat (15/9).<br /><br />Lebih lanjut Eko memaparkan, beberapa persoalan dan permasalahan kebun sawit swadaya dalam beberapa factor. Yang pertama pemahaman petani atas bibit bersertifikasi, permasalahan ini diketahui dari sejumlah wawancara pada petani swadaya. Dimana beberapa petani yang memiliki pemahaman yang kurang terkait bibit kelapa sawit yang baik dan bersertifikat. Bahkan banyak yang tak mengetahui persis jenis bibit yang ditanam. <br /><br />“Memang sebagian besar petani mengaku membeli bibit jenis Marihat dan Tenera. Namun, ada kasus dimana petani juga mengambil bibit dari anakan pohon kelapa sawit yang sudah tua. Petani sendiri ada yang mendapatkan bibit dengan membeli ke toko pertanian di Nanga Pinoh.<br /><br />Ada pula yang langsung membeli ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sub stasiun Parindu di desa Binjai, kecamatan Tayan Hulu, kabupaten Sanggau, Kalbar. <br /><br />Pembelian bibit biasa disertai dengan surat DO dari PPKS. DO ini juga menjadi bukti keaslian bibit dan juga untuk mempermudah penjualan buah ke perusahaan,” kata Eko.<br /> <br />Kemudian, lanjutnya, ketidakmampuan dan ketersediaan saprodi dengan harga terjangkau. Sarana produksi sebagai bagian penting dalam budidaya kelapa sawit. Faktor ini yang paling mempengaruhi pengelolaan kebun sawit swadaya oleh masyarakat. <br /><br />Ketidakmampuan petani membeli pupuk membuat pertumbuhan tanaman sawit tidak maksimal. Bahkan ada kebun yang  setelah ditanam sama sekali tidak dilakukan perawatan.<br /><br />“Harga pupuk sendiri dipengaruhi lokasi kebun dan jarak tempuh ke ibukota kabupaten. Di Nanga Pinoh, petani bisa mendapatkan pupuk urea bersubsidi dengan harga Rp 120 – 140 ribu per karung. Namun di Menukung, harga pupuk bisa mencapai Rp 200 ribu lebih karena akses jalan yang jauh dan medannya berat,” ucapnya.<br /><br />Harga pupuk yang tinggi juga membuat banyak petani enggan melakukan pemupukan sesuai standar. Seperti harga NPK Mutiara (NPK non subsidi) yang di toko pertanian saja dijual dengan harga Rp 580 ribu per karung. Semakin tinggi usia sawit, maka kebutuhan pupuk juga semakin tinggi. Petani biasa juga mencampurkan berbagai jenis pupuk yang kemudian ditabur di sekitar pohon sawit.<br /><br />Tingginya kebutuhan dan harga pupuk ini membuat banyak petani yang tak mampu memelihara kebun sawitnya dengan maksimal. Sehingga ada petani yang hanya melakukan pemupukan sekali setahun dengan jumlah pupuk satu sampai dua karung saja untuk lahan satu hektar. Bahkan ada petani yang hanya melakukan satu kali pemupukan padahal umur tanam sawit sudah mencapai 3 tahun.<br /><br />Kemudian, persoalan yang lainnya yakni pemahaman budidaya kurang. Pemahaman budidaya kelapa sawit oleh petani mandiri memang masih rendah. Hal ini terlihat dari cara menanam, memelihara bibit, memelihara tanaman kelapa sawit. Pengatur komposisi pemberian pupuk, serta jadwal pemupukan dan perawatan.<br /><br />“Karena tak ada pembinaan, banyak petani yang melakukan pemupukan hanya berdasar pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan finansial. Walau teknik pemupukan tersebut belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Ada juga beberapa petani seperti di wilayah Nanga Pinoh yang belajar budidaya penanaman kelapa sawit secara otodidak melalui buku. Walau penerapan di kebun tidak sepenuhnya sama,” paparnya.<br /><br />Kemudian, pengetahuan tentang status kawasan lemah. Banyak petani yang tidak mengetahui lahan yang ditanami kelapa sawit apakah masuk dalam Areal Pengguna Lain (APL) yang diperbolehkan untuk membuka perkebunan atau masuk dalam status kawasan hutan. <br /><br />“Utamanya pada petani di wilayah kecamatan Ella dan Menukung. Sementara untuk kecamatan Nanga Pinoh, sebagian petani yang disurvei sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM), walau cukup banyak juga petani seperti di dusun Sebaju yang tanahnya belum bersertifikat atau hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT),” ujarnya.<br /><br />Kemudian persoalan yang lainnya yakni banyak lahan perkebunan sawit swadaya milik masyarakat yang sulit diakses melalui jalan darat. Kondisi ini banyak dialami petani di wilayah Ella dan Menukung. Kondisi jalan yang belum memadai membuat petani bingung untuk menjual hasil produksi buah sawitnya nanti. Sementara pihak penampung buah sawit enggan masuk ke daerah tersebut karena terkendala jalan yang kerap mengalami rusak.<br /><br />“Khusus di Menukung, akses transportasi menuju kecamatan tersebut juga melalui jalan perusahaan HPH PT SBK. Biasanya pihak perusahaan melarang truk pengangkut buah sawit melalui jalan perusahaan. Hal ini juga menjadi kendala tersendiri bagi para petani kedepannya,” paparnya. (KN)</p>