Barut Harapkan Dapat Dana Perimbangan Rp477,8 Miliar

oleh
oleh

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menargetkan penerimaan dana perimbangan 2011 sebesar Rp477,8 miliar atau naik sekitar 9,94 persen dibanding setelah perubahan Rp434,5 miliar. <p style="text-align: justify;">"Target penerimaan dana dari pusat ini ditetapkan setelah melihat realisasi dana perimbangan tahun 2010 yang melebihi target," kata Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Barito Utara (Barut), Ratnawati Hamdie, di Muara Teweh,Senin. <br /><br />Menurut Ratnawati, tahun ini penerimaan dana perimbangan berasal dari empat sumber pendapatan, yakni bagi hasil pajak Rp43,2 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp38,8 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp360,1 miliar, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp35,6 miliar. <br /><br />Pihaknya mengharapkan tahun ini realisasi dana perimbangan tercapai karena salah satu sumber penerimaan bagi hasil pajak yakni pengelolaan penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diserahkan ke pemerintah daerah. <br /><br />"Tahun ini kami mengharapkan realisasi dana itu disalurkan sesuai tahun anggaran, sehingga target dapat tercapai," katanya saat didampingi Kepala Bidang Pendapatan, Rini Hastuti. <br /><br />Dia mengatakan, realisasi dana perimbangan tahun lalu sebesar Rp454,8 miliar lebih atau 104,57 persen dari target Rp434,5 miliar. <br /><br />Sumber penerimaan bagi hasil pajak terealisasi Rp48,7 miliar atau 105,18 persen dari target Rp46,3 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp55,7 miliar atau 147,32 persen dari Rp37,8 miliar, DAU Rp321,2 miliar dan DAK Rp29,1 miliar. <br /><br />Penerimaan bagi hasil pajak yang tidak tercapai target yakni pajak BPHTB Rp3 miliar lebih atau 96,79 persen dari rencana Rp3,1 miliar dan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) Rp1,8 miliar atau 81,61 persen dari Rp2,3 miliar. <br /><br />Sedangkan bagi hasil bukan pajak yaitu bagi hasil dari provisi sumber daya alam (PSDA) Rp7,5 miliar atau 93,27 persen dari target Rp8,1 miliar, bagi hasil dari royalti Rp5 miliar lebih atau 73,29 persen dari Rp6,9 miliar dan pungutan hasil perikanan Rp133,3 juta atau 48,75 persen dari Rp273,5 juta. <br /><br />"Tidak tercapainya sejumlah sumber penerimaan itu diperkirakan terlambatnya dana bagi hasil itu dikucurkan oleh pemerintah pusat biasanya penyalurannnya.<strong> (das/ant)</strong></p>