Bawaslu Kalsel Kaji Rencana Gugatan Partai Golkar

oleh

Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan akan mengkaji rencana gugatan tim kuasa hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono terkait tidak diterimanya pendaftaran pasangan Gusti Iskandar-Karyono Ibnu Ahmad oleh KPU. <p style="text-align: justify;">Ketua Bawaslu Kalsel, Mahyuni di Banjarmasin, Rabu mengatakan sengketa pemilihan dalam Pilkada dibagi dua yaitu sengketa peserta dengan peserta dan sengketa peserta dan penyelenggara.<br /><br />Terkait rencana pasangan calon dari Golkar kubu Agung Laksono yang akan melakukan gugatan, Bawaslu akan mengkaji lebih lanjut.<br /><br />Menurut Mahyuni, sengketa Pilkada biasanya terjadi setelah yang bersangkutan ditetapkan dalam surat keputusan peserta Pilkada.<br /><br />"Kita akan lihat apakah ini ranah sengketa atau tidak, karena ini juga menyangkut calon dari kubu yang lainnya," katanya.<br /><br />Mahyuni mengatakan, pihaknya akan segera konsultasi dengan Bawaslu Pusat, apakah surat berita acara tersebut sudah termasuk ketetapan atau belum.<br /><br />Kalau ternyata, surat berita acara tersebut, tidak masuk dalam ketetapan KPU, dan unsur gugatan tidak terpenuhi, maka Bawaslu akan menolak gugatan tersebut.<br /><br />"Bisa jadi, gugatan juga akan dilayangkan oleh kubu yang lainnya, sehingga persoalan ini perlu mendaptkan kajian lebih mendalam," katanya.<br /><br />Bila ternyata Bawaswlu Pusat menyatakan gugatan tersebut memenuhi unsur yang ditetapkan, yaitu surat berita acara masuk dalam surat keputusan, maka Bawaslu Kalsel akan langsung menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<br /><br />Sebelumnya, tim kuasa hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono bakal menggugat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan karena merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya berita acara yang menyatakan, tidak menerima pendaftaran pasangan Gusti Iskandar-Karyono Ibnu Ahmad.<br /><br />Menurut Gusti Iskandar, usai rapat pleno dikeluarkannya berita acara tidak diterimanya dirinya menjadi calon Gubernur Kalsel 2015-2020, di Banjarmasin, Selasa, keputusan KPU dinilai telah mencederai hak konstitusional mereka untuk bisa keluar sebagai pemimpin masa depan Kalsel.<br /><br />"Kami akan mengajukan dua gugatan, satu terkait dikeluarkannya berita acara tersebut, dan gugatan immaterial kepada pribadi yang merasa dirugikan," katanya. (das/ant)</p>